Mahfud MD Buka Suara: Kritik ke Prabowo Bukan Makar, Itu Hak Konstitusional

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan respons tegas terkait gelombang kritik terhadap 18 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara eksklusif, Mahfud menegaskan bahwa seruan dan kritik tajam, termasuk dari tokoh di Utan Kayu, bukanlah tindakan makar melainkan bagian sah dari demokrasi.

Makar vs Hak Konstitusional: Penjelasan Hukum Mahfud MD

Mahfud MD menyoroti pernyataan sejumlah pengamat yang menyerukan perubahan di luar prosedur formal. Menurutnya, menuding hal tersebut sebagai makar adalah langkah yang terlalu emosional dan keliru secara hukum. Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, unsur makar memerlukan tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan, bukan sekadar pernyataan atau pidato kritis.

Teori "Operasi Caesar" dan Sejarah Pergantian Kekuasaan di Indonesia

Secara akademis, Mahfud mengutip teori Hans Kelsen tentang perubahan konstitusi. Ia mengibaratkan transisi kekuasaan di Indonesia—dari era Bung Karno hingga Pak Harto—seringkali diawali oleh gerakan rakyat sebelum proses konstitusionalnya menyusul. "Pergantian yang ditopang rakyat tidak pernah melalui cara konstitusional murni di awal," ujarnya.

Kesenjangan Visi dan Realita 18 Bulan Pemerintahan Prabowo

Mahfud MD mengajak publik membedah visi Prabowo dalam buku "Paradoks Indonesia" dengan implementasinya. Ia mencatat komitmen awal tentang supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, namun melihat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Salah satu poin kritik utama adalah melemahnya fungsi check and balance di DPR yang dinilai tidak lagi kritis terhadap kebijasan pemerintah.

Kritik atas Kebijakan Spontan dan State Capitalism