Isu Inkonsistensi dan Kepercayaan Publik
Hasyibulloh juga menyoroti inkonsistensi Bahlil. Sebelumnya, Menteri ESDM disebut menyatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM maupun LPG. Kenaikan harga yang dilakukan secara tiba-tiba ini dinilai berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru.
"Jangan hanya manis di depan secara komunikasi politik, tapi pahit di belakang yang berbeda saat eksekusi kebijakan publik," tegas Hasyibulloh.
Potensi Risiko Politik bagi Prabowo
Analisis ini menyimpulkan bahwa kebijakan populistik di awal pemerintahan sangat krusial. Kenaikan harga komoditas energi, meski nonsubsidi, dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran janji dan berimbas pada penurunan dukungan politik. Pemerintahan Prabowo diimbau untuk lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas pada harga dan daya beli masyarakat.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia