Isu Inkonsistensi dan Kepercayaan Publik
Hasyibulloh juga menyoroti inkonsistensi Bahlil. Sebelumnya, Menteri ESDM disebut menyatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM maupun LPG. Kenaikan harga yang dilakukan secara tiba-tiba ini dinilai berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru.
"Jangan hanya manis di depan secara komunikasi politik, tapi pahit di belakang yang berbeda saat eksekusi kebijakan publik," tegas Hasyibulloh.
Potensi Risiko Politik bagi Prabowo
Analisis ini menyimpulkan bahwa kebijakan populistik di awal pemerintahan sangat krusial. Kenaikan harga komoditas energi, meski nonsubsidi, dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran janji dan berimbas pada penurunan dukungan politik. Pemerintahan Prabowo diimbau untuk lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas pada harga dan daya beli masyarakat.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019