"Negara yang menerapkan good governance, menekan korupsi, dan memiliki kepastian hukum. Selama ini syarat itu tidak terpenuhi," tegasnya. Akibatnya, investor memilih hengkang dari Indonesia.
"Jangan salahkan faktor global. Ini masalah internal yang serius," ucap Ubed. Ia menambahkan, jika pemerintahan saat ini disebut sebagai aristokrasi, hal itu ada benarnya karena gagal membangun kepercayaan.
Tanda-tanda aristokrasi yang dimaksud meliputi merajalelanya korupsi, tidak adanya good governance, nepotisme, dan hilangnya kepercayaan publik. "Pola-pola nepotisme masih ditumbuhkan," tambahnya.
Meskipun Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi besar-besaran, nilai tukar rupiah dinilai masih belum stabil. "Kondisi sudah berat. Bagaimana rakyat dan dunia internasional bisa percaya jika nepotisme masih terjadi?" pungkasnya.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia