Menurut catatannya, sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan Prabowo dihabiskan di luar negeri. Kondisi ini memunculkan persepsi negatif di masyarakat bahwa frekuensi tersebut sudah tidak lazim dan melampaui batas kewajaran. "Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya," tambahnya.
Dino menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri. Pengeluaran tersebut mencakup biaya tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian bagi seluruh delegasi dan perangkat pendamping. "Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," tegasnya.
Oleh karena itu, Dino berharap Presiden Prabowo dapat mengevaluasi intensitas kunjungan luar negeri dan lebih mempertimbangkan aspirasi publik yang mempertanyakan efektivitas serta besarnya anggaran yang digunakan. "Apa yang saya katakan di sini adalah penyampaian perasaan kebanyakan rakyat yang murni dari nurani mereka. Silahkan cek, dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini," tuturnya.
"Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," tandasnya.
Artikel Terkait
Ancaman Geopolitik Indonesia: Yusril & Pakar Bongkar Kerentanan Negara di Tengah Perebutan Pengaruh AS-China
Analis Ungkap Tujuan Safari Politik Jokowi: Dukung Program Prabowo demi Gibran di 2029
PDIP Tantang Jokowi Pamerkan Ijazah Asli UGM Saat Safari Politik Keliling Indonesia
Buni Yani Desak Jokowi Batalkan Safari Politik Keliling Indonesia: Ijazah UGM Diragukan