Demokrat Desak PDIP Perjelas Sikap Politik: Publik Butuh Kejelasan, Bukan Abu-Abu

"Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi konstruktif. Ketika pemerintah benar, kami dukung. Ketika keliru, kami ingatkan. Posisi kami jelas sehingga publik tahu di mana Demokrat berdiri," tegasnya.

Demokrat juga menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres. Namun, Demokrat berpandangan bahwa pernyataan tersebut perlu diwujudkan secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan multitafsir.

"Jika PDIP memilih di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, itu sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika mendukung pemerintahan, itu juga sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi," ujarnya.

Menurutnya, demokrasi yang kuat membutuhkan pembagian peran tegas antara partai pemerintah dan partai oposisi atau penyeimbang. Herzaky menegaskan, tidak ada masalah bagi partai politik untuk mendukung pemerintah atau berada di luar pemerintahan. Namun, masyarakat perlu tahu posisi pasti yang dipilih agar tidak bingung.

"Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya," cetusnya.

Demokrat berharap PDIP dapat memperjelas dan menjalankan sikap politiknya secara konsisten. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian kepada publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: PDIP Kritik Gibran Ajak 5 Mahasiswa Keliling Indonesia Timur: Pecah Belah Gerakan Secara Sistematis

"Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," pungkasnya.