"Ini sudah jelas pelanggaran data pribadi, sampai tahu data KK. Bahkan lokasi device saya saat ini," ucap Ferry.
Setelah mengecek nomor tak dikenal tersebut, Ferry menemukan bahwa nomor itu terhubung dengan sebuah situs berita. Ia pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini.
"Saya cek nomor yang WA terhubung dengan website ini. Mohon perhatian @CCICPolri data warga diretas begini," ungkap Ferry.
Kronologi Ancaman terhadap Dosen UGM, Nabiyla
Kronologi ancaman terhadap Dosen UGM, Nabiyla, bermula saat ia mengomentari unggahan di X yang menginformasikan mutasi ASN di bawah Kementerian PU setelah 27 tahun 3 bulan mengabdi. Nabiyla merespons dengan mengusulkan agar pejabat yang melakukan mutasi dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menyebut pejabat tersebut zalim.
"PTUN-in aja sih pejabat dzalim kayak gini. Greget banget gweh," tulis Nabiyla melalui akun X pribadinya @nabiylarisfa, dikutip Jumat (17/7/2026).
Setelah kritik tersebut, Nabiyla menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mempersoalkan cuitannya dan meminta segera menghapusnya. Pengirim pesan mengancam akan melaporkan Nabiyla ke pihak berwajib jika tidak mematuhi permintaan tersebut.
"Mohon kerjasamanya untuk menghapus postingan sodari. Nabiyla Risfa Izzati di platform X," tulis nomor tidak dikenal tersebut, melampirkan link cuitannya. "... karena postingan tersebut menimbulkan kegaduhan, sebelum pihak kami menaikkan laporan ke pihak berwajib karena telah melanggar beberapa pasal," sambungnya.
Bukan hanya ancaman, data pribadi Nabiyla juga diungkap, termasuk alamat, NIK, data keluarga, dan lokasi terakhir gawainya. Menanggapi hal ini, Nabiyla melayangkan somasi terhadap pengancam melalui kuasa hukumnya.
Somasi tersebut tertuang dalam surat bernomor 022/IBLM/LIT/RDP/VII/2026 dengan kop IBLM Law Group, tertanggal 17 Juli 2026.
"Sudah mengirim somasi ke nomor yang mengancam, saya lampirkan juga somasinya secara terbuka melalui twit ini, agar bisa dijadikan periksa oleh pihak terkait," tulis Nabiyla.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo melakukan mutasi besar-besaran di instansinya. Kebijakan ini dikaitkan dengan dokumen surat dinas yang bocor, yang menyertakan nama anak dan istri Menteri PU dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Meski demikian, Dody membantah tudingan tersebut.
"Enggak ada," kata Dody kepada jurnalis di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, mutasi adalah hal yang biasa mengingat jumlah pegawainya yang puluhan ribu. "Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi," terangnya.
Artikel Terkait
Istana Tegaskan Kasus Febrie Jampidsus Jangan Dikaitkan dengan Presiden Prabowo
Xinyi Bantah Investasi Rp174 Triliun di Rempang, Narasi Proyek Era Jokowi Runtuh
SIAGA 98 Desak Presiden Prabowo Evaluasi Kebocoran Informasi Pertemuan Strategis
PDIP Kirim Surat ke BGN Soal Kader di Program MBG, Tunggu Balasan Sampai Sekarang