Polemik Kipas Angin Rp1,8 Triliun: Menkeu dan Agrinas Saling Lempar Tanggung Jawab soal Pengadaan Kopdes Merah Putih

Isu ini mencuat setelah Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 15 Juli 2026. Mufti menilai besaran anggaran yang beredar tidak sejalan dengan harga kipas angin di pasaran, sehingga meminta pemerintah membuka dasar perhitungan pengadaan tersebut.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pengadaan kipas angin bukan merupakan kewenangan kementeriannya. "Kemudian juga soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kan pengadaannya bukan di kami, Pak," ujar Ferry. Ia menambahkan, apabila yang dimaksud adalah kipas angin industri dengan spesifikasi tertentu, nilainya memang dapat mencapai belasan juta rupiah per unit, meski dirinya belum mengetahui rincian informasi yang beredar.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota pada Kamis sore juga mengaku tidak mengetahui pembahasan mengenai pengadaan kipas angin tersebut. "Saya enggak tahu. Saya enggak tahu dia ngomong di mana, saya juga baca berita, saya lihat ini, ya udah biarin aja orang enggak ada urusan sama saya ngapain saya urusin," ujarnya kepada wartawan di Istana.

Saat didesak mengenai kemungkinan anggaran itu berada di Agrinas, Joao bersikukuh tidak ingin memberikan tanggapan dan meminta awak media bertanya langsung kepada pihak yang melempar isu tersebut. "Kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu. Orang saya enggak diajak ngomong kok, saya enggak tahu, dia ngomong sendiri, tanya sama yang ngomong dong," tegasnya.

Meski membantah mengetahui polemik tersebut, Joao menegaskan Agrinas memang mendapat mandat pemerintah untuk menangani pembangunan, pengadaan, sekaligus mengelola operasional Kopdes Merah Putih selama dua tahun. "Kan kita kan ditugaskan untuk mengelola selama dua tahun. Kita ditugaskan dari pembangunan, pengadaan, dan menjalankannya selama dua tahun," ujarnya.