"Saya kecewanya karena Tempo Media yang selama ini saya banggakan dan hormati. Menurut saya independensi mereka jaga itu harganya mahal. Jadi ini preseden tidak baik," tegasnya.
Hebat ya Tempo, multitasking nya tingkat dewa. Tangan kiri ngetik investigasi tajam buat ngebongkar borok Agrinas, tangan kanan ngirim surat nawarin program komunikasi strategis.
Kok bisa pas banget lagi digoreng panas, proposal bisnisnya masuk ?
Itu namanya bukan profesional… pic.twitter.com/GNGrmTFf2W
Kronologi Surat Serupa ke Kementerian Kominfo
Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 20 September 2024, Tempo juga mengirimkan surat serupa ke Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat itu dipimpin oleh Budi Arie Setiadi. Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, untuk membahas sosialisasi capaian Kabinet Indonesia Maju.
Tiga pekan kemudian, pada 10 Oktober 2024, surat dengan pola yang sama kembali dilayangkan ke Dirjen Informatika dan Komunikasi Publik, Prabunindya Revta Revolusi, dengan topik capaian kinerja Direktorat Jenderal IKP.
Saat itu, Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut atas tawaran lisan dari pihak Kominfo untuk membuat berita berbayar mengenai capaian 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
Kasus ini memicu perdebatan soal etika jurnalistik dan independensi media di Indonesia. Publik mempertanyakan apakah praktik "tangan kiri menulis investigasi, tangan kanan menawarkan iklan" ini sudah menjadi budaya di Tempo Media Group.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia