Kritik Said Didu: Faksi Geng SOP Diduga Selundupkan Data Palsu Upah Pengupas Bawang ke Pidato Presiden Prabowo

MULT AQOMEDIA.COM - Pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kelompok yang ia sebut sebagai Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai faksi tersebut telah bertindak melampaui batas dengan menyelundupkan data palsu mengenai upah pengupas bawang ke dalam pidato resmi presiden, yang kemudian memicu gelombang kritik dari publik.

Dalam cuitan akun X pribadinya yang dikutip pada Minggu (16/8), Said Didu menegaskan bahwa tindakan menyisipkan informasi tidak valid ke dalam naskah pidato kepala negara merupakan sebuah pelanggaran serius. Ia bahkan menyebut bahwa jika peristiwa serupa terjadi di negara dengan penegakan hukum ketat seperti China atau Korea Selatan, pelakunya dapat menghadapi hukuman mati.

"Faksi Geng SOP dalam pemerintahan @prabowo sudah keterlaluan. Menyelundupkan pengupas bawang dan data palsu ke dalam pidato Presiden. Kalau di China atau Korsel, orang seperti itu langsung dihukum mati," tulisnya dengan nada tegas.

Kontroversi Upah Rp700 Ribu Per Kilogram Bawang

Kemunculan isu ini berawal dari Sidang Tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara mengejutkan memperkenalkan seorang buruh harian bernama Susana, yang berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyebut bahwa Susana menerima upah sebesar Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupasnya.

Pernyataan tersebut langsung menjadi viral dan memicu perdebatan sengit di berbagai platform media sosial, termasuk Threads. Banyak warganet yang membandingkan nominal tersebut dengan penghasilan mereka sendiri. Seorang pengguna bahkan menulis, "Saya dosen, S3, Lektor Kepala. Saat ini penghasilan saya jauh dari penghasilan mengupas bawang."

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut bahwa Susana merupakan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, yang membantu membiayai pendidikan anak-anaknya. Namun, klaim tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai validitas data yang digunakan dalam pidato kenegaraan.