MULTAQOMEDIA.COM -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyoroti anggaran pendidikan yang dinilai belum sesuai amanat konstitusi.
Menurutnya, alokasi 20 persen APBN dan APBD seharusnya ditujukan secara proporsional untuk tiga aspek utama, yakni guru dan dosen, siswa dan mahasiswa, serta sarana pendukung pendidikan.
“Tapi karena guru dianggap beban, tujuan anggaran 20 persen di UUD dan putusan MK, tidak pernah dilaksanakan dengan itikad baik," kata Jimly lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Pernyataan Jimly ini muncul di tengah kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Eks Senator Jakarta itu menilai praktik penganggaran selama ini belum berpihak pada tenaga pendidik maupun peserta didik.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia