Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut publik menilai timing munculnya kebijakan itu tidak tepat.
“Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu juga menambah amarah,” tegasnya.
Selain soal tunjangan, masyarakat juga menyoroti kinerja para wakil rakyat yang dianggap minim capaian.
“Yang ketiga anggota dewan mendapat apapun sih oke tidak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan?” ujarnya.
Adi menambahkan, persoalan gaji besar sebenarnya bukan hanya ada di DPR. Pada saat bersamaan gaji direksi di BUMN juga tak kalah besarnya.
"Ayo kita pelototi DPR, tapi yang paling penting di negara ini direksi-direksi di BUMN juga gajinya lebih besar, nah itu juga perlu kita pelototi,” pungkasnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI