Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut publik menilai timing munculnya kebijakan itu tidak tepat.
“Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu juga menambah amarah,” tegasnya.
Selain soal tunjangan, masyarakat juga menyoroti kinerja para wakil rakyat yang dianggap minim capaian.
“Yang ketiga anggota dewan mendapat apapun sih oke tidak soal. Tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan?” ujarnya.
Adi menambahkan, persoalan gaji besar sebenarnya bukan hanya ada di DPR. Pada saat bersamaan gaji direksi di BUMN juga tak kalah besarnya.
"Ayo kita pelototi DPR, tapi yang paling penting di negara ini direksi-direksi di BUMN juga gajinya lebih besar, nah itu juga perlu kita pelototi,” pungkasnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Pemuda Katolik Kritik Klarifikasi Berulang Jusuf Kalla Soal Laporan Penistaan Agama UGM
Prabowo dan Luhut Bahas Strategi Ekonomi & Digitalisasi Bansos di Istana
Analisis Sentilan JK ke Jokowi: Beban Sejarah & Akar Kekecewaan Politik Terungkap
JK Beri Sinyal ke Jokowi untuk Tertibkan Termul? Analisis Lengkap & Terkini