MULTAQOMEDIA.COM - Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang gencar mengupayakan penerbitan surat utang di pasar domestik China, atau yang dikenal dengan Panda Bond, dinilai penuh ketidakpastian. Manuver ini justru memicu kritik tajam karena dianggap terlalu dibesar-besarkan secara politis.
Negosiasi bilateral yang dilakukan Purbaya dengan menemui langsung jajaran Kementerian Keuangan hingga Bank Sentral China (People's Bank of China) dinilai tidak memberikan jaminan konkret bagi perekonomian nasional.
"Dalam kasus ini, pemerintah menjajaki menerbitkan surat utang dalam mata uang Yuan dan langsung dipasarkan di China. Karena itu, Indonesia memerlukan izin khusus. Proses inilah yang sedang dimintakan restu kepada Menteri Keuangan maupun Bank Sentral China," ungkap Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, Minggu, 21 Juni 2026.
Ia mengingatkan, pernyataan Purbaya yang sesumbar menyebut otoritas Beijing bersedia mempercepat proses perizinan Panda Bond Indonesia, jangan sampai dipakai untuk membohongi publik seolah-olah ekonomi kita sedang perkasa di mata dunia.
"Tidak apa-apa ngutang, itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai narasi ini dibawa ke mana-mana, seolah ekonomi kita dianggap kuat dan sangat dipercaya asing. Ya otomatis, orang memberi utang itu pasti karena percaya, kan? Tapi intinya, kita ini sedang cari utang, Purbaya!" sentil Awali.
Artikel Terkait
Pajak Rumah Sewa 2027: Pemerintah Incar Pemilik Rumah Kedua dan Juragan Kontrakan
Pemerintah Lunasi Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Pakai APBN, Dicicil 6 Tahun
Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun per 1 Agustus 2026: Daftar Lengkap Pertamax, Turbo, dan Dexlite di Seluruh Wilayah Indonesia
PDIP Kritik APBN 2025: Utang Rp9.658 Triliun dan Defisit Membengkak Rp54 Triliun