Lebih lanjut, Awali menyoroti permainan semiotik atau pencitraan yang sengaja dipertontonkan Menkeu. Purbaya seolah ingin memamerkan bahwa pertemuannya di China turut dikerubuti investor lokal setempat demi membangun atmosfer optimisme yang semu.
"Utang itu jelas surat utang negara. Sebab, kalau utang dalam bentuk proyek sektor riil, baik BUMN maupun swasta, saat mencari investor China itu bukan domainnya Menteri Keuangan. Tugas Menkeu itu murni Surat Berharga Negara (SBN). Cuma kali ini denominasinya memakai Yuan dan pengen langsung dijual di sana," bebernya.
Awali pun meminta publik jeli melihat batas kewenangan otoritas di Beijing yang ditemui oleh Purbaya.
"Jadi yang dihubungi tidak hanya Menkeu dan Bank Sentral China untuk urusan izin, tapi juga calon investornya. Perlu digarisbawahi, Menkeu China bahkan Bank Sentral China itu bukanlah pihak yang akan membeli surat utang kita. Mereka itu cuma yang punya otoritas izin, bukan pembeli," cecar Awali.
Oleh karena itu, ia meyakini hasil lawatan Purbaya ke Beijing sama sekali belum bisa dijadikan indikator nyata untuk menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia sedang masuk dalam tren positif.
"Ini baru sebatas penjajakan awal. Sementara kalau Global Bond yang sebelum-sebelumnya diterbitkan pemerintah dalam denominasi Dolar AS, itu pasar global biasa dan tidak memerlukan perizinan birokrasi seketat ini," pungkas Awali.
Artikel Terkait
Pajak Rumah Sewa 2027: Pemerintah Incar Pemilik Rumah Kedua dan Juragan Kontrakan
Pemerintah Lunasi Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Pakai APBN, Dicicil 6 Tahun
Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun per 1 Agustus 2026: Daftar Lengkap Pertamax, Turbo, dan Dexlite di Seluruh Wilayah Indonesia
PDIP Kritik APBN 2025: Utang Rp9.658 Triliun dan Defisit Membengkak Rp54 Triliun