Aktivis AS Beberkan Bukti Pelanggaran HAM Sistematis terhadap Minoritas di India, Desak Sanksi Global Magnitsky

MULT AQOMEDIA.COM - Dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas di India kembali mencuat ke permukaan. Seorang peneliti dan aktivis HAM asal Amerika Serikat, Raqib Hameed Naik, memberikan kesaksian di hadapan Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (USCIRF). Dalam sidang resmi tersebut, ia membeberkan bukti meningkatnya tekanan terhadap Muslim, Kristen, dan kelompok kasta marginal di India.

Naik, yang juga menjabat sebagai Direktur Center for the Study of Organized Hate (CSOH), menuding pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi membiarkan bahkan memperkuat iklim kebencian terhadap minoritas. Tuduhan ini didasarkan pada kebijakan negara, retorika politik, dan pembiaran terhadap aksi kelompok garis keras Hindu.

Dalam kesaksiannya, Naik mendesak pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi Global Magnitsky terhadap sejumlah tokoh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) dan organisasi nasionalis Hindu seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Bajrang Dal, dan Vishwa Hindu Parishad. Ia menegaskan bahwa penindasan terhadap minoritas di India kini sudah "terinstitusionalisasi" dan mendapatkan perlindungan politik dari elite penguasa.

Naik secara khusus menyoroti peran Yogi Adityanath, Kepala Menteri Uttar Pradesh, dan Himanta Biswa Sarma, Kepala Menteri Assam. Keduanya dinilai sering melontarkan retorika anti-Muslim. Adityanath dikenal luas karena dukungannya terhadap kampanye "Love Jihad", sebuah narasi kontroversial yang menuduh Muslim secara sistematis mengonversi perempuan Hindu melalui pernikahan. Dalam salah satu kampanye politiknya di Benggala Barat, ia bahkan menyatakan bahwa wilayah tersebut "tidak boleh menjadi tanah Ka'bah", pernyataan yang memicu kecaman luas.

Sementara itu, Himanta Biswa Sarma dituduh berulang kali mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Muslim di Assam. Pemerintahannya juga disebut melakukan penggusuran besar-besaran terhadap permukiman Muslim dan penghancuran rumah warga. Naik mengungkapkan data mengejutkan: antara 2021 hingga 2026, terdapat setidaknya 33 operasi penggusuran paksa di Assam. Akibatnya, lebih dari 22.000 bangunan hancur dan hampir 100.000 orang kehilangan tempat tinggal, dengan mayoritas korban berasal dari komunitas Muslim keturunan Bengali.