Prajaniti Hindu Bali Kirim Surat Keberatan, Soal Izin Malam Takbiran di Hari Nyepi 2026

DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali secara resmi menyampaikan keberatan atas keputusan yang mengizinkan pelaksanaan malam takbiran Idul Fitri pada tanggal yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948. Keberatan ini disampaikan meskipun izin tersebut diberikan dengan syarat-syarat ketat yang disepakati oleh FKUB Provinsi Bali.

Dasar Hukum dan Filosofi Keberatan

Keberatan tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 046/DPD-Baku/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Agama Provinsi Bali, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali.

Menurut Ketua DPD Prajaniti Hindu Indonesia Bali, Wayan Sayoga, keberatan ini didasarkan pada sejumlah landasan kuat:

1. Landasan Yuridis

• SKB 3 Menteri Tahun 2026 yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 H pada 21-22 Maret dan Hari Nyepi pada 19 Maret 2026.


• Peraturan Menteri Agama tentang penyelenggaraan hari besar keagamaan dengan prinsip toleransi dan saling menghormati.


• Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 1996 tentang Hari Raya Nyepi dan kewajiban menjaga keheningan total (Catur Brata Penyepian).


• Surat Edaran Gubernur Bali yang konsisten mengatur penghentian aktivitas publik selama Nyepi.

2. Landasan Filosofis dan Sosiologis

Nyepi merupakan hari suci yang mensyaratkan keheningan total melalui pelaksanaan Catur Brata (Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan, Amati Lelanguan). Ritual ini memiliki makna mendalam untuk penyucian alam semesta (bhuana agung) dan diri manusia (bhuana alit).

Nilai-nilai dalam Nyepi, seperti Tat Twam Asi dan Tri Hita Karana, merupakan fondasi kerukunan multikultural di Bali.