Kemenag Banjir Kritik Usai Rencana Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat Rp1.000 Triliun per Tahun

Kementerian Agama (Kemenag) kembali menuai badai kritik dan kecaman publik. Pemicunya adalah rencana Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang menargetkan penghimpunan dana hingga Rp1.000 triliun hingga Rp1.200 triliun per tahun.

Dana tersebut akan berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, fidyah, kifarah, serta dana haji dan umrah. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 di Jakarta, Kamis (2 April 2026).

Potensi Sentralisasi dan Intervensi Pemerintah

Rencana Kemenag ini justru memicu gelombang kritik tajam. Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi menjadi alat sentralisasi kekuasaan negara atas dana umat yang selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat, masjid, pesantren, dan organisasi filantropi Islam.

LPDU rencananya akan menjadi payung bagi lembaga-lembaga existing seperti Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kantor lembaga ini disebut akan dibangun di kawasan elite Bundaran HI, sebuah pilihan lokasi yang dianggap terlalu mewah oleh sebagian kalangan.

Kritik Terhadap Potensi Penyalahgunaan dan Birokrasi Baru

Para kritikus menilai rencana ini terlalu ambisius dan berisiko tinggi. Alih-alih memperkuat lembaga yang sudah ada, pemerintah dinilai justru ingin menciptakan birokrasi baru yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, dan celah korupsi pada skala triliunan rupiah.