Kuasa Hukum Bonatua Silalahi: Sengketa Informasi Ijazah Jokowi Terus Berlanjut, Tidak Gentar Meski Ada Tekanan

“Sidang hari ini klarifikasi LKD, karena LKD kan dulunya didatangkan sebagai saksi. Klarifikasi ini terkait kronologi dari awal Pak Bonatua memintakan berkas yang disimpan LKD berupa ijazah Pak Joko Widodo dari SD hingga kuliah yang digunakan sebagai pencalonan wali kota 2005-2010,” jelas Zaki.

Dalam persidangan, kuasa hukum juga menyoroti fungsi LKD sebagai lembaga penyimpan arsip daerah yang memiliki nilai sejarah. “LKD memiliki fungsi menyimpan arsip statis yang bernilai sejarah bagi daerah. Karena itu kami mempertanyakan mengapa dokumen yang berkaitan dengan kepala daerah tidak ditemukan dalam arsip yang dikelola LKD,” ucapnya.

Pihak LKD Kota Surakarta dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menerima maupun menyimpan salinan ijazah Jokowi sebagai arsip statis. LKD juga menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak ditemukan dalam sistem arsip yang mereka kelola. Pernyataan ini menjadi salah satu poin penting yang terus didalami oleh majelis Komisi Informasi.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis KIP Jateng, Ermy Sri Ardhynti, juga diwarnai dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam kepada LKD terkait mekanisme pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Pemeriksaan ini berkaitan langsung dengan permohonan informasi yang diajukan Bonatua Silalahi.

Kuasa hukum Bonatua menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan upaya pencarian informasi melalui jalur hukum. Rencana selanjutnya termasuk pemeriksaan lanjutan ke KPU Kota Surakarta dan pihak-pihak terkait lainnya. Agenda berikutnya, Komisi Informasi Jateng dijadwalkan melakukan peninjauan langsung untuk memperdalam pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan dokumen yang disengketakan.