Selain itu, Mahfud MD menyoroti aspek transparansi anggaran. Setiap program atau lembaga baru harus jelas sumber dan besaran anggarannya. Pemerintah juga perlu menentukan lokasi gedung dan letak universitas secara pasti.
Mahfud MD menduga Presiden Prabowo tidak berkonsultasi dengan Menteri Keuangan RI maupun Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Mendikti Saintek) sebelum meluncurkan URI. Hal ini dinilai berbahaya karena program tanpa prosedur yang benar berpotensi menimbulkan masalah hukum dan administrasi.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menekankan bahwa ketulusan pemimpin saja tidak cukup. Setiap program harus dilandasi aturan dan prosedur yang jelas agar tidak berbenturan dengan lembaga lain.
Mahfud MD juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa URI bisa menjadi hasil bisikan dari pihak di bawah Presiden yang tidak memiliki niat tulus. "Kita tidak curiga Pak Prabowo pasti tidak akan pernah ada niat korupsi. Tapi siapa tahu di bawahnya," ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Official Mahfud MD pada Selasa (28/7/2026).
Artikel Terkait
Toyota Luncurkan Land Cruiser 300 Hybrid EV dan bZ4X Touring di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp889 Juta
Prabowo Setujui Kenaikan Tukin TNI: Kepala Staf Angkatan Terima Rp 48 Juta, Prajurit Pangkat Terendah Juga Naik
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Istri Ditangkap KPK dalam OTT, Uang dan Ruangan Disita
Amnesty International Kritik Hukuman Mati China, Beijing Bantah Keras: Data Spekulatif dan Bias Politik