Pengibaran Bendera Borneo Raya di Sanggau: Protes Ketimpangan Infrastruktur dan Dana Bagi Hasil yang Memicu Aksi Lanjutan di HUT RI

Kritik Tajam terhadap Formula Dana Bagi Hasil (DBH)

Salah satu poin mendasar yang digugat adalah formula transfer fiskal dan dana bagi hasil (DBH). Kebijakan pusat yang bertumpu pada jumlah penduduk tanpa mempertimbangkan luas bentang geografis serta besarnya kontribusi eksploitasi kekayaan bumi daerah dinilai mengunci kawasan luar Jawa dalam ketertinggalan infrastruktur. Ketimpangan parameter alokasi anggaran pembangunan nasional tersebut dikritik secara tajam dalam kesempatan yang sama.

"Sistem bagi hasil, lihat jumlah penduduk, bukan lihat luas wilayah. Nah, ini yang membuat kita semakin hari semakin terpuruk," ujar Andreas.

Keterbatasan Kewenangan Daerah dan Minimnya Fasilitas Dasar

Keterbatasan ruang kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola sumber daya serta minimnya pemerataan fasilitas dasar turut menjadi pemicu penegasan sikap politik masyarakat daerah kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat. Fungsi mobilisasi gerakan masyarakat sipil melalui pengibaran atribut tersebut kembali digarisbawahi oleh inisiator.

"Bendera Borneo Raya ini bergerak untuk kita bergerak, menyatakan sikap masing-masing kepada pemerintah pusat," tambahnya.

Rencana Aksi Lanjutan di HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Meski persoalan teknis penurunan bendera di Desa Sosok telah diselesaikan lewat forum musyawarah Forkopimcam Tayan Hulu dan Adat Perdamaian pada Senin (10/8/2026) dengan kesepakatan menempatkan Bendera Merah Putih di tiang yang lebih tinggi, tuntutan struktural dipastikan terus disuarakan. Andreas menegaskan rencana pengibaran Bendera Borneo Raya akan kembali digelar di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, serta sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).