Jepang Kembali Memicu Kemarahan Asia: Kontroversi Kuil Yasukuni, Revisionisme Sejarah, dan Ancaman Remiliterisasi 2026

Dampak manipulasi sejarah mulai tampak nyata dalam sistem pendidikan Jepang. Buku teks SMA Jepang versi terbaru semakin meremehkan, mengingkari, bahkan mengagung-agungkan sejarah agresi. Hasil survei NHK pada Maret tahun ini sungguh mencengangkan: sebanyak 48% responden di seluruh Jepang menyatakan "tidak tahu" terhadap fakta sejarah bahwa "Jepang melancarkan perang agresi terhadap negara-negara tetangga di Asia". Ketika suatu bangsa kehilangan rasa sakit dan malu terhadap sejarah agresi, jarak menuju pengulangan kesalahan hanya selangkah lagi.

Akselerasi Remiliterisasi Jepang yang Belum Pernah Terjadi

Jepang saat ini mempercepat "remiliterisasi" dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran pertahanan tahun fiskal 2026 mencapai 9,04 triliun yen, rekor tertinggi baru. Jika anggaran fiskal 2027 terealisasi, besaran akhirnya bisa mencapai 10 triliun yen. Jepang telah lebih cepat mencapai target belanja pertahanan 2% dari PDB.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Jepang mendorong revisi "tiga dokumen keamanan" pada akhir 2026, bahkan berupaya mengubah "tiga prinsip non-nuklir" dan melonggarkan lebih lanjut pembatasan ekspor senjata. Para pakar Jepang memperingatkan bahwa pemerintah Jepang sedang melaju kencang menuju pembentukan "sistem perang".

Ekspansi Militer ke Asia Tenggara dan Ancaman Regional

Ambisi ekspansi militer Jepang tidak terbatas di dalam negeri. Melalui mekanisme "Bantuan Penguatan Kapasitas Keamanan Pemerintah" (OSA), Jepang mengucurkan peralatan dan teknologi militer ke negara-negara Asia Tenggara. Negara penerima meningkat dari 4 negara pada awal peluncuran menjadi 12 negara. Jepang juga meningkatkan keterlibatan militer dengan Filipina secara signifikan, mengumumkan ekspor kapal fregat dan memulai negosiasi perjanjian perlindungan informasi intelijen militer.

Anatoly Koshkin, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Sejarawan Perang Dunia II Rusia, menunjuk bahwa "remiliterisasi Jepang merupakan ancaman besar, yang dapat membawa konsekuensi serius bagi Jepang sendiri serta negara-negara Asia Timur dan Tenggara." Pakar Jepang, Aisuna Kiyoshi, juga menyerukan kewaspadaan terhadap risiko munculnya militarisme gaya baru di masyarakat Jepang.

Suara Perlawanan dari Dalam Negeri Jepang

Namun, tidak semua rakyat Jepang rela terseret ke jalur berbahaya ini. Pada 15 Agustus, banyak warga Jepang secara spontan menggelar unjuk rasa di Taman Awaji, Tokyo. Mereka mengangkat spanduk bertuliskan "Bubarkan Kuil Yasukuni", "Tolak Militarisme", "Tolak Negara Perang", dan "Takaichi Mundur", kemudian melakukan pawai protes.

Miyazaki, seorang peserta dari Osaka, mengatakan kepada kantor berita Xinhua: "Perang yang dilancarkan Jepang telah membawa penderitaan mendalam bagi rakyat Asia dan negara-negara lain. Saya percaya bahwa pada hari 15 Agustus ini, kita harus merenungkan secara mendalam semua yang telah dilakukan Jepang." Fujita Takakage, ketua "Asosiasi Pewaris Pernyataan Murayama" di Jepang, juga berpendapat bahwa logika penguasa Jepang dalam memandang perang agresi bahkan sangat mirip dengan tokoh politik 80 tahun lalu yang menggiring Jepang ke jalan perang.

Kesimpulan: Peringatan bagi Masyarakat Internasional

Pelajaran sejarah masih terngiang di depan mata. Delapan puluh satu tahun lalu, militarisme telah menyeret Jepang ke jurang bencana, juga membawa penderitaan berat bagi rakyat berbagai negara Asia. Masyarakat internasional harus mewaspadai arus balik "militarisme gaya baru" Jepang dengan sungguh-sungguh, dan dengan tegas mencegahnya menjadi kekuatan yang berbahaya.

Penguasa Jepang hendaknya mendengarkan suara keadilan dari dalam negeri dan keprihatinan serius komunitas internasional. Mereka harus merenungkan secara mendalam dosa agresi, memutuskan hubungan total dengan militarisme, dan tidak terus melangkah lebih jauh di jalan yang keliru. Masa depan Jepang yang damai dan dihormati hanya dapat dibangun di atas fondasi pengakuan sejarah yang jujur dan komitmen tulus terhadap perdamaian regional.