MULTAQOMEDIA.COM - Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menyebut kritik rakyat terhadap DPR ialah hal wajar dalam iklim demokrasi yang diterapkan Indonesia.
Idrus berkata demikian menyusul aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) yang menuntut DPR dibubarkan.
"DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (27/8).
Namun, eks Menteri Sosial itu menganggap seruan membubarkan DPR tidak realistis dan bisa menyesatkan.
Sebab, kata Idrus, seruan pembubaran DPR tidak bisa dilakukan, karena keberadaan parlemen diakui negara melalui UUD 1945.
"Saya menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat,” ujarnya.
Hanya saja, Idrus memahami alasan kemarahan publik terhadap DPR.
Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan legislator.
Terutama, setelah anggota DPR disebut menerima tunjangan perumahan mencapai Rp 50 juta perbulan.
Idrus mengatakan kebijakan tunjangan perumahan memang menimbulkan kesan bahwa DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi, tetapi jangan sampai komunikasi terputus,” katanya.
Ke depan, lanjut Idrus, DPR perlu juga meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat ketika muncul kritik.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak,” kata Idrus.
Sumber: JPNN
Artikel Terkait
Rocky Gerung Dukung Chatib Basri Jadi Menteri Keuangan: MCB Yes, MBG No
Rocky Gerung Sebut Chatib Basri Solusi di Tengah Krisis Rupiah dan Isu Mundur Menkeu Purbaya
Prabowo Tindak Tegas Korupsi BGN: Bukti Komitmen Bersihkan Program Makan Bergizi Gratis
Sinyal 98 Jilid 2 Menguat, Noel Desak Prabowo Segera Rangkul PDIP dan Habib Rizieq