Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD, Usung Transparansi Suara Tekan Politik Uang

- Minggu, 04 Januari 2026 | 07:00 WIB
Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD, Usung Transparansi Suara Tekan Politik Uang

Partai Buruh Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD

Multaqomedia.com – Partai Buruh secara resmi menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai yang dipimpin Said Iqbal ini bersikukuh bahwa Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagai cerminan kedaulatan rakyat dan amanat gerakan Reformasi 1998.

Pilkada Langsung Cerminkan Kedaulatan Rakyat

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemilihan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara mandiri menilai dan memilih calon pemimpin daerah. Menurutnya, rakyat kini dapat mengakses rekam jejak calon melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial.

“Pemilihan langsung adalah wujud kedaulatan rakyat. Masyarakat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujar Said Iqbal, Minggu (4 Januari 2026).

Pilkada Lewat DPRD Picu Potensi Politik Uang yang Brutal

Said Iqbal mengingatkan bahwa mengembalikan mekanisme Pilkada ke DPRD justru membuka peluang politik transaksional yang lebih besar. Mekanisme perwakilan dinilai rentan dimanipulasi dengan biaya yang lebih murah dan terfokus.

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Pilkada Langsung adalah Harga Mati Hasil Reformasi


Halaman:

Komentar