Partai Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD, Usung Transparansi Suara Tekan Politik Uang

Ia menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan buah perjuangan reformasi yang tidak boleh dikhianati. Perjalanan menuju sistem demokrasi langsung telah mengorbankan banyak jiwa rakyat, mahasiswa, dan buruh.

“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” tegas Said Iqbal.

Usulan Transparansi Hasil Suara untuk Tekan Biaya Politik

Menanggapi anggapan bahwa Pilkada langsung berbiaya tinggi, Said Iqbal menyatakan bahwa sumber mahalnya terletak pada praktik politik uang, bukan pada mekanisme pemilihannya. Sebagai solusi, Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu untuk meningkatkan transparansi.

Partai Buruh mengusulkan agar hasil penghitungan suara di TPS, termasuk daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi, dibuka dan disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Langkah ini diyakini dapat meminimalisir ruang untuk manipulasi hasil.

“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” jelas Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Komitmen Partai Buruh untuk Demokrasi Langsung

Dengan berbagai argumentasi tersebut, Partai Buruh menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan Pilkada langsung. Sistem ini dianggap sebagai pilar penting untuk menjaga demokrasi, kedaulatan rakyat, dan semangat Reformasi di Indonesia.