Parpol Dinilai Alami Krisis Fungsi, Pilih Dukung Pilkada Tidak Langsung
Multaqomedia.com - Sikap mayoritas partai politik yang mendukung wacana Pilkada tidak langsung atau dikembalikan ke DPRD dinilai mencerminkan krisis fungsi partai dalam sistem demokrasi. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, parpol justru dianggap lebih memilih mengikuti arah kekuasaan.
"Kalau kita lihat sikap partai-partai politik soal Pilkada, seolah-olah hampir semua yang mendukung Pilkada tidak langsung karena ingin satu barisan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo," ujar Pengamat Politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta.
Ia mencontohkan sikap Partai Demokrat yang semula menolak Pilkada oleh DPRD, namun kemudian berubah sikap dengan alasan ingin berada dalam barisan presiden. Perubahan sikap tersebut dinilai menjadi indikator hilangnya fungsi dasar partai politik.
"Ini menunjukkan bahwa parpol kehilangan fungsinya, yang seharusnya membela kepentingan rakyat di hadapan penguasa, kini justru mengikuti kehendak penguasa, layaknya fungsi parpol di negara otoriter," tegasnya.
Data Survei: Aspirasi Publik Bertolak Belakang dengan Elite Parpol
Lebih lanjut, Nurul Fatta mengungkapkan bahwa sikap elite parpol tersebut bertolak belakang dengan kehendak publik. Sejumlah survei menunjukkan mayoritas masyarakat menolak Pilkada tidak langsung.
Artikel Terkait
Ijazah Jokowi Pakai Materai Rp100, Sah atau Tidak? Jubir PSI Beri Penjelasan Hukum
Polemik Ijazah Jokowi: Dampak Hukum & Politik Elektoral Menurut Pengamat
Kunjungan Rahasia Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis ke Jokowi di Solo Disebut Aib
Kontroversi Mens Rea Pandji Pragiwaksono: Analisis Lengkap Tudingan Antek Asing hingga Kekesalan pada Gibran