Desak Prabowo Terbitkan Perppu Kembalikan UU KPK Lama & Sahkan UU Perampasan Aset

Pemulihan 57 Pegawai KPK dan Tes Wawasan Kebangsaan

Boyamin turut menyoroti nasib 57 pegawai KPK yang tersingkir akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ia menegaskan bahwa mereka harus dipulihkan hak dan posisinya.

"Kembalikan tes wawasan kebangsaan itu dianggap tidak ada, nyatanya salah... Maka harus dikembalikan lagi 57 orang itu untuk kembali menjadi penyidik KPK," terangnya.

Pentingnya Pengesahan UU Perampasan Aset

Lebih lanjut, Boyamin menekankan bahwa penguatan KPK saja tidak cukup. Diperlukan juga regulasi yang memungkinkan pemiskinan koruptor melalui perampasan aset tanpa proses pidana (non-conviction based asset forfeiture).

"Berikutnya adalah untuk memperbaiki pemberantasan korupsi kita dengan cara mengesahkan UU Perampasan Aset. Kalau DPR juga tidak jelas, maka Pak Prabowo harus menyatakan Perppu juga untuk mengesahkan UU Perampasan Aset," ujar Boyamin.

Menurutnya, efek jera yang maksimal hanya akan tercapai jika pelaku korupsi kehilangan seluruh aset hasil kejahatannya. "Karena kalau koruptor ini tidak dimiskinkan, tidak akan takut. Maka tata kelola pemerintahan kita akan tidak pernah baik," pungkas Boyamin.

Desakan ini menandai tuntutan publik yang kuat kepada pemerintahan baru untuk segera melakukan langkah-langkah reformatif dan berani dalam memulihkan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.