Herman Deru juga membuka kemungkinan bahwa anggaran tersebut tidak akan digunakan seluruhnya. Bahkan, jika dinilai tidak mendesak, dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.
“Penentuan anggaran ada di OPD. Bisa saja tidak digunakan semua, bahkan bisa dipakai untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Anggaran pakaian dinas ini mencuat di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah yang terus digaungkan secara nasional. Selain pos tersebut, sejumlah anggaran lain seperti rehabilitasi Griya Agung dan pemeliharaan fasilitas pejabat juga ikut disorot karena nilainya yang cukup besar.
Menanggapi berbagai kritik, Herman Deru memastikan seluruh proses penganggaran telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi. Ia meminta masyarakat tidak langsung menilai angka dalam RUP sebagai belanja final, karena masih melalui tahapan perencanaan dan penyesuaian sebelum direalisasikan.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Menteri Perumahan Ara Gagal dan Dianggap Buangan PDIP, Ini Faktanya!
Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Jokowi Tegaskan Patuhi Aturan Keprotokolan, Bantah Ada Keretakan dengan Prabowo
Prabowo di Ambang Chaos? Analisis Lengkap Risiko Tata Kelola, Bayang-Bayang Jokowi, hingga Ancaman Perang Informasi
Benny K. Harman Hina Wartawan dengan Ucapan Otak Kamu Ada Gak? – KWP Kecam Keras dan Ancam Lapor ke MKD