Herman Deru juga membuka kemungkinan bahwa anggaran tersebut tidak akan digunakan seluruhnya. Bahkan, jika dinilai tidak mendesak, dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.
“Penentuan anggaran ada di OPD. Bisa saja tidak digunakan semua, bahkan bisa dipakai untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Anggaran pakaian dinas ini mencuat di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah yang terus digaungkan secara nasional. Selain pos tersebut, sejumlah anggaran lain seperti rehabilitasi Griya Agung dan pemeliharaan fasilitas pejabat juga ikut disorot karena nilainya yang cukup besar.
Menanggapi berbagai kritik, Herman Deru memastikan seluruh proses penganggaran telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi. Ia meminta masyarakat tidak langsung menilai angka dalam RUP sebagai belanja final, karena masih melalui tahapan perencanaan dan penyesuaian sebelum direalisasikan.
Artikel Terkait
Ray Rangkuti Sindir Reshuffle Kelima Prabowo: Hanya Putar Posisi, Minim Figur Baru
Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman: Konflik Timur Tengah 2 Bulan Tak Ganggu Pasokan Energi Indonesia
Harta Kekayaan Hasan Nasbi Tembus Rp40,43 Miliar, Ini Rincian LHKPN Terbarunya
Reshuffle Kabinet 2026: Daftar Lengkap Pejabar yang Dilantik Presiden Prabowo