Herman Deru juga membuka kemungkinan bahwa anggaran tersebut tidak akan digunakan seluruhnya. Bahkan, jika dinilai tidak mendesak, dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.
“Penentuan anggaran ada di OPD. Bisa saja tidak digunakan semua, bahkan bisa dipakai untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Anggaran pakaian dinas ini mencuat di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah yang terus digaungkan secara nasional. Selain pos tersebut, sejumlah anggaran lain seperti rehabilitasi Griya Agung dan pemeliharaan fasilitas pejabat juga ikut disorot karena nilainya yang cukup besar.
Menanggapi berbagai kritik, Herman Deru memastikan seluruh proses penganggaran telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi. Ia meminta masyarakat tidak langsung menilai angka dalam RUP sebagai belanja final, karena masih melalui tahapan perencanaan dan penyesuaian sebelum direalisasikan.
Artikel Terkait
Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Kritik Ijazah Jokowi Berujung Hukum, Analis Sebut Ini Malapetaka Bangsa
Said Didu Beberkan Modus BGN Rampok Uang Negara Lewat Dapur Fiktif dan Markup Anggaran MBG
PDIP Balas Sindiran Golkar: Fokus pada Pemadaman Listrik, Bukan Urusi Posisi Kami
Jokowi Buka Suara soal Roy Suryo dan Dokter Tifa: Siap Bawa Ijazah Asli ke Sidang