Herman Deru juga membuka kemungkinan bahwa anggaran tersebut tidak akan digunakan seluruhnya. Bahkan, jika dinilai tidak mendesak, dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.
“Penentuan anggaran ada di OPD. Bisa saja tidak digunakan semua, bahkan bisa dipakai untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Anggaran pakaian dinas ini mencuat di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah yang terus digaungkan secara nasional. Selain pos tersebut, sejumlah anggaran lain seperti rehabilitasi Griya Agung dan pemeliharaan fasilitas pejabat juga ikut disorot karena nilainya yang cukup besar.
Menanggapi berbagai kritik, Herman Deru memastikan seluruh proses penganggaran telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi. Ia meminta masyarakat tidak langsung menilai angka dalam RUP sebagai belanja final, karena masih melalui tahapan perencanaan dan penyesuaian sebelum direalisasikan.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia