Organisasi tersebut menilai bahwa Dirut KAI gagal menjalankan tiga prinsip fundamental transportasi publik modern: keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik. Reaksi warga yang nekat turun ke rel saat terjadi gangguan dinilai sebagai alarm keras atas kegagalan sistem yang dibangun KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin.
"Itu bukan sekadar kepanikan, melainkan ekspresi ketidakpercayaan yang sudah mencapai titik jenuh. Publik tidak lagi merasa aman menunggu solusi dari operator ini. Ini adalah bentuk delegitimasi terhadap layanan KAI," jelas Eko.
Gema Nasional menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap menjabat setelah dua insiden besar terjadi dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan tegas dianggap sebagai bentuk pembiaran oleh Kementerian Perhubungan dan pemerintah.
"Rakyat tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan jabatan," ungkap Eko.
Sebagai langkah lanjutan, Gema Nasional memberikan ultimatum terbuka kepada pemerintah. Jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan untuk mencopot Dirut KAI, mereka akan menggalang aksi nasional sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan KAI.
"Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Jika pimpinan tidak mampu menjamin keselamatan dan kepercayaan publik, maka satu-satunya langkah terhormat adalah mundur atau diberhentikan. Copot sekarang, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh," pungkasnya.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia