Harga Minyakita Tembus Rp23.000, Pengamat Sebut Ini Bukti Kegagalan Zulhas sebagai Menko Pangan

MULTAQOMEDIA.COM - Wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng subsidi, Minyakita, menjadi sorotan tajam. Lonjakan harga minyak goreng yang tidak terkendali dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah, khususnya para menteri yang menangani sektor pangan.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, secara khusus menyoroti kinerja Zulkifli Hasan (Zulhas), pencetus Minyakita saat masih menjabat Menteri Perdagangan. Zulhas dinilai lepas tangan, padahal kini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Menurut Efriza, kebijakan yang diambil Zulhas kontraproduktif dan semakin memberatkan ekonomi rakyat. Hal ini menjadi ironis mengingat Indonesia adalah salah satu produsen sawit terbesar di dunia.
"Zulhas semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Kegagalan Zulhas menunjukkan ironi atas status Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia," tegas Efriza.

Harga Minyakita Melambung di Berbagai Daerah

Berdasarkan pantauan pasar hingga 10 Mei 2026, harga Minyakita di tingkat pedagang telah melampaui HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Di beberapa wilayah, harga bahkan sudah menembus angka psikologis Rp20.000.
Di Jakarta, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Cijantung dan Rawamangun mematok harga Minyakita hingga Rp22.000 per liter. Sementara itu, di Pekanbaru, Riau, harga dilaporkan melonjak drastis ke kisaran Rp20.000 hingga Rp23.000 per liter, jauh melampaui harga minyak goreng premium.
Pantauan lain di Bekasi dan daerah lain di Jawa Barat menunjukkan rata-rata harga di tingkat pengecer berada di kisaran Rp18.500 hingga Rp20.000 per liter.
Secara nasional, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) mencatat rata-rata harga nasional berada di angka Rp16.000 hingga Rp17.500. Namun, stok di lapangan seringkali langka atau dijual dengan sistem bundling.

"Rapor Merah" Tata Niaga Pangan

Menurut Efriza, persoalan utama bukan pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada karut-marutnya distribusi dan lemahnya pengawasan. Ia menyebut kenaikan HET sebagai "jalan pintas" yang tidak menyelesaikan akar masalah.
"Kapasitas Zulhas dalam menjaga kestabilan harga minyak goreng domestik justru terlihat karut-marut," cetusnya.
Lebih lanjut, Efriza mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi dan menindak tegas para penimbun serta pedagang nakal, daripada mengubah aturan harga.
"Bukan malah memilih menaikkan HET Minyakita. Itu menunjukkan kegagalan pemerintah, sementara yang harus menanggung dampaknya adalah rakyat," sindir Efriza.
Efriza menyimpulkan bahwa lonjakan harga yang tak terkendali ini menjadi bukti nyata lemahnya manajemen pangan di bawah komando Zulhas.
"Naiknya HET Minyakita bukan solusi, tetapi bukti kegagalan kerja Zulhas sebagai Menko Pangan," demikian Efriza.