Rieke Diah Pitaloka: Satu Data Indonesia Solusi Percepat Investasi dan Perizinan ala Prabowo

MULTAQOMEDIA.COM - Keluhan Presiden Prabowo Subianto mengenai proses perizinan investasi yang memakan waktu hingga satu sampai dua tahun mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Menurut Rieke, lambatnya investasi di Indonesia disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan tumpang tindih data antarinstansi. Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha, masalah data dan koordinasi masih menjadi hambatan utama masuknya investasi.

Atas dasar itu, Rieke merekomendasikan penerapan Satu Data Indonesia (SDI) yang mampu mengintegrasikan data spasial dan numerik. Bukan sekadar wacana, SDI menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran. "Konsep ini dikenal sebagai Evidence-Based Governance, yang hanya bisa bekerja optimal jika tertuang dalam Sistem Pemerintahan Digital yang utuh. Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada 'orang dalam' atau aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan," kata Rieke dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.

Ia menilai pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan RUU Satu Data Indonesia agar memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa regulasi yang jelas, ego sektoral dan tumpang tindih data akan terus menjadi penyebab lambatnya proses investasi. Rieke juga meyakini penerapan SDI dapat menekan praktik pungutan liar sekaligus mempercepat pengurusan izin usaha. "Saya yakin Presiden Prabowo dengan latar belakang militer sangat memahami pentingnya pembenahan data dasar negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Rieke menjelaskan bahwa SDI dirancang untuk menggambarkan kondisi, kebutuhan, dan potensi riil Indonesia, termasuk dalam mendukung investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional dan penguatan industri dalam negeri. "Data negara beres, izin cepat. Satu Data, Indonesia Bangkit, Maju, Sejahtera," pungkasnya.