Ketergantungan Joko Widodo pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi menjadi bumerang menjelang Pemilu Legislatif 2029. Hal ini mencuat setelah beredar informasi bahwa Jokowi telah pulih 99 persen dan akan mulai berkeliling Indonesia pada Juni 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Jokowi akan ikut membesarkan PSI di berbagai daerah. Sebelumnya, dalam Rakernas PSI di Makassar pada 31 Januari 2026, Jokowi menyatakan siap bekerja serius untuk membesarkan partai tersebut dengan turun langsung ke masyarakat.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai PSI saat ini masih sangat bergantung pada figur Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas partai. Menurutnya, hingga kini belum ada kader PSI yang memiliki daya tarik elektoral kuat, termasuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. “Ketergantungan terhadap Jokowi semakin besar karena hingga saat ini elektabilitas PSI masih rendah. Hasil survei terakhir, elektabilitas PSI hanya 1,2 persen,” ujar Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 16 Mei 2026.
Padahal, lanjut Jamiluddin, Kaesang bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali dan jajaran pengurus partai telah berkeliling Indonesia untuk melakukan konsolidasi politik. PSI bahkan sempat menyebut Jawa Tengah dan Makassar akan menjadi basis utama partai berlambang gajah tersebut. “Nyatanya petinggi PSI tak mampu mengerek elektabilitas partainya. Karena itu, PSI tampaknya tinggal berharap pada Jokowi agar mimpinya ke Senayan dapat terwujud,” katanya.
Namun demikian, Jamiluddin menilai strategi tersebut sangat spekulatif. Ia menilai pengaruh politik Jokowi saat ini tidak lagi sebesar beberapa tahun lalu karena masa keemasannya mulai memudar. “Jokowi bukan lagi sosok yang mampu menghipnotis anak bangsa untuk berpihak kepadanya. Jokowi saat ini adalah sosok kontroversial, termasuk terkait ijazahnya,” ujarnya.
Menurut Jamiluddin, dukungan loyalis Jokowi saat ini juga belum tentu cukup kuat untuk mendongkrak elektabilitas PSI secara nasional. Bahkan, terlalu mengandalkan Jokowi justru berisiko memunculkan antipati publik terhadap PSI. “Berharap pada Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PSI tampaknya akan berujung pada kekecewaan. Kehadiran Jokowi ke penjuru tanah air membawa panji-panji PSI bisa jadi malah menjadi bumerang,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun, Pemerhati Sebut Ada Pesanan Hukum
Refly Harun Sebut Peluang Berkas Ijazah Jokowi P21 Sangat Kecil, Ini Analisisnya
Pemakzulan Sara Duterte di Filipina: Bisakah Jadi Inspirasi untuk Makzulkan Gibran Rakabuming Raka?
Kapolda Metro Jaya Resmi Naik Pangkat Jadi Komjen Bintang Tiga, Ini Dampaknya