“Program MBG merupakan investasi pembangunan kualitas generasi jangka panjang, sehingga tidak bisa diharapkan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan potensi penyimpangan anggaran dalam program tersebut. Menurut Gumarang, lemahnya pengawasan serta rendahnya disiplin dan integritas aparatur menjadi risiko serius dalam pelaksanaan program dengan nilai anggaran besar.
Sebagai solusi, Gumarang merekomendasikan agar program MBG dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal negara. Pelaksanaan program juga harus mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama daerah terpencil dan tertinggal yang membutuhkan prioritas intervensi gizi.
“Pelaksanaan MBG harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat agar lebih efektif dan tidak menjadi pemborosan anggaran,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Putusan MK Jakarta Masih Ibu Kota: Giri Ramanda Peringatkan IKN Jangan Sampai Jadi Kota Hantu
Prabowo Ledek Menteri Jumhur Hidayat Soal Kaos Buruh hingga Dipenjara saat Resmikan Museum Marsinah
Ketergantungan pada Jokowi Dinilai Bisa Jadi Bumerang bagi PSI di Pemilu 2029
Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun, Pemerhati Sebut Ada Pesanan Hukum