“Program MBG merupakan investasi pembangunan kualitas generasi jangka panjang, sehingga tidak bisa diharapkan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan potensi penyimpangan anggaran dalam program tersebut. Menurut Gumarang, lemahnya pengawasan serta rendahnya disiplin dan integritas aparatur menjadi risiko serius dalam pelaksanaan program dengan nilai anggaran besar.
Sebagai solusi, Gumarang merekomendasikan agar program MBG dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal negara. Pelaksanaan program juga harus mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama daerah terpencil dan tertinggal yang membutuhkan prioritas intervensi gizi.
“Pelaksanaan MBG harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat agar lebih efektif dan tidak menjadi pemborosan anggaran,” pungkasnya.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019