Analisis Charta Politika: Alasan Jokowi Blusukan untuk Gibran di Pilpres 2029

MULTAQOMEDIA.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang kembali blusukan keliling Indonesia memiliki agenda elektoral yang jelas. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi untuk membesarkan nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus mempersiapkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa blusukan tersebut adalah untuk memenuhi undangan dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, banyak pengamat politik menilai bahwa safari daerah ini adalah bagian dari persiapan Pilpres 2029 untuk mengusung putra sulungnya, Gibran, kembali berpasangan dengan Prabowo Subianto. Agenda tersebut juga diisi dengan pertemuan bersama kader PSI dan relawan Projo.

Saat ditanya mengenai tudingan tersebut, Jokowi tidak memberikan jawaban tegas dan hanya mengulangi alasan untuk memenuhi undangan dari daerah. Menurut Yunarto, pernyataan Jokowi yang sempat menyinggung PSI dan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa safari ini bersifat elektoral, bukan sekadar agenda kebangsaan.

"Pak Jokowi jelas menyatakan ada unsur PSI, PSI ini aktor elektoral yang nanti akan bertarung di 2029 dan kita tahu anaknya juga adalah Wakil Presiden. Pak Jokowi juga sudah mengeluarkan pernyataan yang sifatnya elektoral, mengarahkan kepada relawan mendukung Prabowo-Gibran jilid dua," ungkapnya, dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Rabu (27/5/2026).

"Jadi itu maknanya elektoral, enggak bisa dibilang itu makna kebangsaan dan saya pikir Pak Jokowi, sepengenalan saya, adalah sosok yang sangat data driven ya, kalau sampai kemudian memutuskan blusukan kembali, saya pikir ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi pendorong sebagai sebuah data," jelas Yunarto.

Data di Balik Keputusan Jokowi Blusukan

Yunarto menjelaskan bahwa ada beberapa data yang mendorong Jokowi untuk turun langsung. Pertama, Jokowi menyadari bahwa Gibran Rakabuming Raka, meski kini menjabat sebagai Wakil Presiden, belum cukup kuat menjadi simbol politik. Hal yang sama berlaku untuk putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang menjabat sebagai Ketua Umum PSI.

"Gibran tidak cukup kuat menjadi simbol, Kaesang tidak cukup kuat menjadi simbol walaupun ketua umum PSI," jelas Yunarto.

Kedua, Jokowi menyadari adanya berbagai kontroversi dalam pemerintahan selama dua bulan terakhir, seperti depresiasi rupiah dan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal ini membuat Jokowi merasa perlu memahami bagaimana pemerintahan saat ini dipandang sebagai kelanjutan dari dirinya.

"Di situ kemudian beliau harus mengambil positioning, apakah kemudian menjadi pihak yang bisa membantu mengklarifikasi berbagai macam kontroversi kebijakan pemerintahan ini atau jangan-jangan beliau bisa menikmati nih fenomena 'penak jamanku toh' atau 'lebih enak jamanku'," katanya.