MULTAQOMEDIA.COM - PDI Perjuangan akhirnya buka suara menanggapi kritik dan sindiran dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah. PKB, Partai Golkar, hingga Partai Demokrat disebut mempertanyakan komitmen politik PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Simak pernyataan lengkap Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, berikut ini.




Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menilai tudingan yang dialamatkan kepada partainya tidak tepat. Ia justru melihat adanya kegelisahan politik dari partai-partai pendukung pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar.




"Saya mencermati dengan seksama pernyataan sejumlah partai politik belakangan ini yang mempersoalkan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Ada yang menyebut politik dua kaki, ada yang meminta kami tegas di dalam atau di luar pemerintahan. Saya melihat sikap partai-partai ini sungguh mengherankan dan tidak pada tempatnya," kata Deddy kepada wartawan, Senin (22/6).




Deddy menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi secara formal. Dalam praktiknya, partai politik hanya berada di dalam atau di luar pemerintahan. PDIP, kata dia, telah menentukan sikap secara jelas.




"PDI Perjuangan dengan jelas telah menyatakan posisi kami di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstitusional melalui mekanisme DPR. Ini bukan sikap ambigu, ini adalah mandat Rakernas partai yang sudah kami jalankan secara konsisten," ujarnya.




Menurut Deddy, keberadaan PDIP di luar pemerintahan seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah partai koalisi merasa terganggu dengan posisi politik partainya.




"Justru yang perlu dipertanyakan, mengapa partai-partai ini begitu khawatir dengan keberadaan PDI Perjuangan? Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?" lanjutnya.




Deddy juga mempersilakan partai politik yang merasa tidak nyaman dengan kondisi politik saat ini untuk menentukan sikap secara terbuka. Ia menegaskan, tidak perlu menyeret PDIP ke dalam polemik yang tidak relevan.




"Jika ada partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan," jelasnya.




Ia mengingatkan, selama pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), PDIP tidak pernah mempermasalahkan pilihan politik partai lain. Baik yang bergabung maupun tidak bergabung ke dalam kabinet.




"Kami menghormati pilihan politik masing-masing. Kenapa sekarang malah ramai-ramai partai koalisi sibuk mengurusi internal PDI Perjuangan? Ini tidak berhak dan tidak etis," bebernya.




Lebih jauh, Deddy meminta sejumlah partai politik untuk lebih fokus mengurus organisasi dan meningkatkan kinerja kadernya di pemerintahan. Ia juga menyindir Partai NasDem dan Partai Demokrat.




"Ketiga, saya sarankan partai-partai seperti NasDem dan Demokrat fokus mengurus partainya sendiri yang sedang digerogoti. Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain," ucapnya.




Menurut Deddy, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini jauh lebih penting untuk diselesaikan bersama. Energi politik seharusnya diarahkan pada penyelesaian persoalan publik.




"Urusan rakyat sangat banyak dan maha penting, listrik, BBM, perburuhan, bansos, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, perdagangan. Konsentrasilah di sana. PDI Perjuangan juga ingin pemerintahan berhasil dan menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi," tuturnya.




Deddy menegaskan, fungsi DPR tidak hanya menjadi pendukung kebijakan pemerintah. DPR juga harus menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan. Menurutnya, pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.




"Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" tegas Deddy.




Ia juga mengingatkan agar partai-partai politik lebih mengedepankan kerja nyata dibandingkan menciptakan kegaduhan politik yang tidak produktif. Terlebih, kontestasi Pemilu masih cukup lama.




Deddy pun menekankan, partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri itu akan tetap konsisten menjalankan peran sebagai penyeimbang yang konstruktif. Ia memastikan, partainya akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.




"PDI Perjuangan tegak pada pendirian kami, menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik dengan bertanggung jawab, dan tetap mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Itu adalah amanah yang tidak akan kami tinggalkan," pungkasnya.