Ketua Korlabi Tuding Advokat Ahmad Khozinudin Agen Gelap di Balik Polemik Ijazah Jokowi

Damai bahkan mengklaim bahwa sebagian besar klien yang pernah didampingi Ahmad Khozinudin justru berakhir dengan proses pidana hingga masuk penjara. "Kalau tugas pengacara itu meringankan bahkan membebaskan kliennya. Tapi yang saya lihat justru banyak kliennya yang masuk penjara," ujarnya.

Tak hanya itu, Damai juga mengkritik pola pendampingan hukum yang dinilainya tidak berlanjut setelah klien menghadapi proses hukum. "Selama klien masuk penjara, saya tidak melihat ada perhatian yang serius kepada klien-klien tersebut," katanya.

Damai menegaskan bahwa seorang advokat semestinya lebih mengedepankan strategi hukum yang melindungi kepentingan klien, bukan membangun narasi yang justru meningkatkan eskalasi perkara. Menurutnya, dalam perkara yang menyita perhatian publik seperti polemik dugaan ijazah Jokowi, setiap pernyataan hukum harus diukur secara matang agar tidak berimplikasi negatif terhadap pihak yang didampingi.

"Pastinya merujuk kode etik advokat jo. UU Advokat, tidak boleh model AK yang sengaja berstatemen di hadapan publik 'menjanjikan' dan memastikan kemenangan bagi kliennya atau 'klien pasti tidak akan ditahan, justru pelapor (Jokowi) yang akan dipenjara'," tegas Damai.

Ia menilai pendekatan yang terlalu konfrontatif justru berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap para aktivis. Karena itu, Damai mengaku mempertanyakan motif di balik berbagai langkah yang dilakukan Ahmad Khozinudin selama menangani sejumlah perkara terkait isu ijazah Jokowi.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan terbaru dari Ahmad Khozinudin mengenai tudingan Damai Hari Lubis yang menyebut dirinya sebagai "agen gelap". Sebelumnya, Ahmad Khozinudin pernah secara terbuka membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam polemik tersebut.

Kasus dugaan ijazah Jokowi sendiri masih menjadi salah satu polemik hukum dan politik yang menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai proses hukum, laporan polisi, serta perdebatan di ruang publik yang terus berlangsung.