MULTAQOMEDIA.COM - Surat yang dilayangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berisi permintaan data kader partai yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum juga mendapat balasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, surat dikirim sebagai tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN yang sebelumnya menyebut hampir seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan melalui SPPG.
"Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," kata Hasto kepada wartawan, dikutip Minggu, 19 Juli 2026.
Menurut Hasto, karena pernyataan itu disampaikan oleh pejabat BGN, PDIP merasa perlu melakukan penelusuran di internal partai. Jika ada kader yang terbukti memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan, partai siap mengambil tindakan.
"Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," ujarnya.
Hasto menegaskan, sejak awal DPP PDIP telah melarang seluruh kader, baik di struktur partai maupun yang duduk di legislatif dan eksekutif, mengambil keuntungan dari Program MBG.
Di sisi lain, Hasto juga menyoroti berbagai kritik yang mengiringi pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, munculnya dugaan penyimpangan hingga kasus korupsi membuat publik mendesak agar program tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
Artikel Terkait
Istana Tegaskan Kasus Febrie Jampidsus Jangan Dikaitkan dengan Presiden Prabowo
Xinyi Bantah Investasi Rp174 Triliun di Rempang, Narasi Proyek Era Jokowi Runtuh
SIAGA 98 Desak Presiden Prabowo Evaluasi Kebocoran Informasi Pertemuan Strategis
Gerindra Bantah Keras Klaim Hotman Paris: Presiden Prabowo Tak Pernah Intervensi Hukum