Hasanuddin menambahkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan transparan mengenai insiden ini. Publik ingin tahu siapa pihak yang bertanggung jawab atas bocornya informasi dari forum strategis yang melibatkan Presiden, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Kapolri tersebut.
"Publik berhak mempertanyakan mengapa informasi dari pertemuan yang bersifat strategis dan terbatas dapat bocor. Siapa yang membocorkannya? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi dan pemeriksaan yang objektif, bukan melalui spekulasi," tegasnya.
Standar Keamanan Informasi Harus Diperketat
Menurut SIAGA 98, pertemuan yang melibatkan Presiden dan pejabat tinggi negara seharusnya memiliki standar pengamanan informasi dan kerahasiaan yang sangat ketat. Jika benar terjadi kebocoran, hal ini menandakan adanya celah serius dalam sistem yang harus segera dibenahi.
Atas dasar itu, SIAGA 98 mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di seluruh lini pemerintahan. Evaluasi ini harus mencakup mekanisme pengelolaan dokumen, pengaturan akses informasi, hingga penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis.
"SIAGA 98 meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan, termasuk mekanisme pengelolaan dokumen, akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis," pungkas Hasanuddin.
Artikel Terkait
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019
Gibran Duduk di Barisan Menteri Saat Sidang Kabinet, Warganet Berspekulasi
Gibran Duduk di Barisan Menteri Saat Rapat Kabinet, Netizen Spekulasi Posisi Wapres Berubah
Jokowi Kumpulkan Teman UGM Jelang Sidang Ijazah, Kubu Roy Suryo Sebut Ada Pengkondisian Saksi