Xinyi Bantah Investasi Rp174 Triliun di Rempang, Narasi Proyek Era Jokowi Runtuh

Lebih jauh, Iskandar menilai mundurnya Xinyi juga membuka tabir mengenai lemahnya fondasi narasi investasi yang selama ini dibangun pemerintah. Pemerintah sempat menjadikan Xinyi sebagai investor utama proyek Rempang Eco-City. Namun belakangan perusahaan itu menegaskan tidak pernah menunjuk pihak mana pun untuk mewakili mereka dalam pembahasan proyek dengan pemerintah daerah maupun BP Batam.

"Artinya, klaim mengenai investor utama itu gugur oleh pengakuan perusahaan itu sendiri. Bahkan rencana pembangunan pembangkit listrik yang sempat dikaitkan dengan Xinyi juga dibantah karena tidak pernah ada kesepakatan maupun kontrak," ucapnya.

Iskandar juga menyoroti minimnya keterbukaan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang kawasan Rempang Eco-City. Menurutnya, hingga kini perusahaan tersebut belum memberikan penjelasan kepada publik terkait berbagai tudingan yang muncul selama proses pengembangan kawasan.

"MEG menjadi mitra resmi pengembangan kawasan, tetapi hampir tidak pernah memberikan penjelasan kepada publik. Padahal berbagai laporan mengenai konflik sosial, dugaan kekerasan terhadap warga, hingga proses penggusuran terus bermunculan. Negara seharusnya memastikan mitra proyek strategis nasional juga menjalankan prinsip akuntabilitas," bebernya.

Selain itu, Iskandar mengingatkan hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang menemukan sejumlah maladministrasi dalam proyek Rempang juga tidak boleh diabaikan. Mulai dari persoalan pengakuan Kampung Tua, status lahan yang belum clear and clean, penetapan PSN yang dinilai terlalu tergesa-gesa, hingga penanganan konflik yang memicu rasa takut di tengah masyarakat.

"Kalau persoalan mendasar seperti status tanah, perlindungan masyarakat adat, hingga kepastian hukum belum selesai, jangan terburu-buru membangun narasi investasi. Justru fondasi itulah yang harus dibereskan lebih dulu agar investor memiliki kepastian dan masyarakat memperoleh keadilan," tegasnya.

Karena itu, Iskandar menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mewarisi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Menurutnya, pemerintah baru tidak perlu mempertahankan narasi lama, tetapi harus fokus menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan agar konflik Rempang tidak terus berlarut.

"Tugas pemerintahan sekarang bukan mewarisi narasi investasi yang belum matang, tetapi menyelesaikan seluruh persoalan hukumnya, memperbaiki tata kelolanya, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan memastikan setiap proyek strategis benar-benar dibangun di atas kepastian hukum. Pengumuman investasi boleh memberi keuntungan politik sesaat, tetapi jika fondasinya rapuh, rakyat dan pemerintahan berikutnya yang akan menanggung akibatnya," pungkas Iskandar.