Menurut Bhima, mundurnya Nanik bukan semata-mata karena faktor kesehatan. Ia menduga kuat Nanik berada di bawah tekanan besar, baik dari Presiden Prabowo Subianto maupun publik. "Nanik mundur karena menghadapi tekanan dari dua arah. Presiden ingin program terus berjalan, sementara masyarakat ingin agar MBG dihentikan dulu sejak mencuatnya kasus korupsi BGN," jelasnya.
Lebih lanjut, Bhima menyoroti posisi Nanik yang berada di tengah konflik antara Polri dan TNI terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai risiko kriminalisasi mengintai Nanik sebagai pihak sipil. "Nanik dikhawatirkan juga berada di arena konflik yang melibatkan polisi dan tentara. Sebagai sipil, ada risiko Nanik dikorbankan atau dikriminalisasi," tuturnya.
Bhima juga pesimistis terhadap upaya evaluasi tata kelola MBG yang dilakukan BGN saat ini. Menurutnya, masalah program prioritas Presiden Prabowo ini sudah terlalu kronis. "Anggaran jumbo dan jumlah titik dapur yang sudah terlanjur menembus 27 ribu titik membuat pembenahan tata kelola MBG menjadi kompleks dan sulit. Mundurnya dua Kepala BGN dalam waktu singkat juga menunjukkan permasalahan MBG sudah kronis dan sulit dibenahi kecuali ada political will dari Prabowo," pungkasnya.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia