Ekonom Anthony Budiawan: Jokowi Disebut Rusak Tata Kelola Negara dan Beli Dukungan Politik

"Terjadilah perampasan-perampasan hak masyarakat adat," ungkapnya.

Selain UU Cipta Kerja, Anthony juga mengkritik keras keputusan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai proyek megaproyek tersebut membebani kondisi fiskal negara dan tidak disertai transparansi yang memadai dalam pengelolaan anggarannya.

Anthony bahkan meyakini bahwa Jokowi sebenarnya telah mengetahui potensi besar proyek IKN mangkrak di kemudian hari, namun tetap melanjutkan proyek tersebut demi kepentingan politik jangka panjang.

Ia juga menilai berbagai kebijakan kontroversial tersebut tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Menurut Anthony, DPR RI gagal menjalankan peran strategisnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan berbagai kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Anthony menuding Jokowi selalu mencari celah agar tetap memiliki pengaruh politik yang kuat pasca lengser dari kursi kepresidenan. Ia menyoroti isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga keberhasilan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dilantik sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Atas dasar berbagai temuan tersebut, Anthony menegaskan perlunya pengusutan menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diduga sarat konflik kepentingan dan merugikan keuangan negara.

Namun, ia juga mempertanyakan pihak mana yang memiliki keberanian untuk mengusut kebijakan mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut, mengingat besarnya pengaruh politik yang masih dimiliki Jokowi hingga saat ini.