MULTAQOMEDIA.COM -Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seharusnya memberikan edukasi ke publik terkait kriteria rekening dormant yang akan diblokir.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memahami bahwa rekening pasif berpotensi disalahgunakan dalam praktik kejahatan keuangan.
Namun, penegakan aturan tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara, terlebih kelompok rentan seperti buruh, petani, pelaku UMKM, lansia, dan buruh migran.
"Jangan sampai niat memberantas satu kejahatan justru membuat jutaan rakyat merasa terhukum. Negara ini bukan hanya untuk elite dan regulator, tapi juga untuk seluruh rakyat,” ujarnya lewat keterangan resminya, Jumat, 1 Agustus 2025.
Anggota Komisi III DPR RI itu, mendesak PPATK untuk mengedepankan transparansi dengan menjelaskan kriteria rekening dormant harus dijelaskan secara terbuka.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019