Lebih lanjut, Fuad membandingkan kondisi tersebut dengan era Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Ia menilai bahwa penguatan Rupiah terhadap Dolar saat itu terjadi setelah tujuan politik tertentu tercapai. "Setelah tujuan menjatuhkan tercapai, Rupiah dikuatkan lagi," tegasnya.
Fuad meyakini bahwa ada permainan besar di balik stabilitas nilai tukar Rupiah. Permainan ini, menurutnya, didalangi oleh elite ekonomi atau oligarki yang ingin mempertahankan pengaruh mereka terhadap pemerintahan. Namun, ia optimistis pemerintahan Prabowo akan terus melakukan pembenahan ekonomi untuk menghindari resistensi seperti yang terjadi pada era Reformasi 1998.
"Kalau berhasil (melakukan pembenahan ekonomi), ini ancaman buat mereka (oligarki). Sebaliknya, kalau mereka berhasil menggoyang Rupiah, ini bahaya untuk Prabowo," tuturnya.
Sebagai solusi, Fuad mencontohkan stabilitas mata uang Arab Saudi yang ditopang oleh arus devisa ekspor yang terkonsolidasi. Ia mengusulkan agar hasil ekspor Indonesia lebih banyak masuk ke sistem nasional untuk meningkatkan cadangan dolar. Namun, ia juga mengkritik tata kelola sumber daya alam Indonesia yang masih carut marut. Banyak hasil ekspor komoditas tidak tercatat penuh di dalam negeri akibat praktik transfer harga atau penjualan melalui negara ketiga.
"Padahal kekayaan alam ini harus dikuasai negara sesuai Pasal 33 (UUD 1945)," demikian Fuad menambahkan.
Artikel Terkait
Pajak Rumah Sewa 2027: Pemerintah Incar Pemilik Rumah Kedua dan Juragan Kontrakan
Pemerintah Lunasi Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Pakai APBN, Dicicil 6 Tahun
Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun per 1 Agustus 2026: Daftar Lengkap Pertamax, Turbo, dan Dexlite di Seluruh Wilayah Indonesia
PDIP Kritik APBN 2025: Utang Rp9.658 Triliun dan Defisit Membengkak Rp54 Triliun