Ferdinand Hutahaean Tantang KPK Panggil Jokowi Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, secara terbuka menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Tantangan ini terkait dengan dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi kuota haji yang terus melebar.

Ferdinand menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi kuota haji tidak boleh tebang pilih. Setiap pihak yang diduga terlibat, termasuk mantan kepala negara, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa pandang bulu.

Dugaan Penggeseran Agenda dan Pelanggaran Hukum

Ferdinand menyoroti informasi beredar soal dugaan penggeseran agenda Prabowo Subianto saat menjabat Menhan. Agenda itu disebut diganti dengan penugasan Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk menghindari pembentukan Pansus Haji DPR.

"Kalau itu benar dilakukan, saya melihatnya sebagai perbuatan pidana. Itu bukan sekadar langkah politik," ujar Ferdinand Hutahaean pada Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, jika terbukti, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang yang mengatur fungsi pengawasan parlemen melalui pansus di DPR RI.

Presiden Harus Tegakkan Hukum, Bukan Menyiasati

Ferdinand menilai, sebagai presiden saat itu, Jokowi seharusnya berada di garda terdepan penegakan hukum. Bukan justru diduga melakukan manuver untuk menghindari proses konstitusional.

"Itu jelas kejahatan terhadap undang-undang. Presiden seharusnya menjalankan dan menegakkan hukum secara lurus, bukan menyiasatinya," tegasnya.