Ramai-Ramai Bantah Korupsi MBG Usai 'Nyanyian' Sony Sonjaya

Sejumlah pihak beramai-ramai membantah dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan ini muncul setelah Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, yang berstatus tersangka, mengancam akan mengungkap nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Sony telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam perkara ini. Status tersebut memberinya perlindungan khusus jika ia bersedia membongkar keterlibatan pihak lain. Kuasa hukum Sony mengungkapkan ada 26 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Pengacara Sony, Krisna Murti, menyebut puluhan nama besar itu telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

"Pokoknya dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ujar Krisna. Meski Krisna tidak merinci nama-nama tersebut ke publik, beberapa nama telah menyampaikan bantahan. Mereka berasal dari kalangan legislatif, menteri, hingga kepala daerah.

Bantahan Ketum Partai Demokrat

Partai Demokrat menegaskan tidak memiliki hubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, yang telah menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Demokrat mengaku tidak pernah merekomendasikan siapa pun untuk mendapat jatah proyek program MBG. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan AHY tidak mengenal sosok Sony Sonjaya. Menurut dia, AHY juga tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6). "AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," imbuhnya.

Komisi IX Sebut Hoaks