Bantahan Korupsi MBG Mengalir Deras Usai Nyanyian Sony Sonjaya

Wakil Ketua Komisi IX DPR bidang kesehatan, Yahya Zaini, membantah pihaknya terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Yahya, informasi yang sempat beredar di media sosial dan menyebut keterlibatan pihaknya adalah hoaks. "Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu infonya hoaks," kata politikus Partai Golkar itu saat dihubungi, Rabu (10/6). Selain Yahya, nama lain yang beredar di media sosial adalah anggota Komisi IX Irma Chaniago. Anggota DPR dari Fraksi PAN itu juga sebelumnya ikut membantah.

Wakil Ketua KPK Angkat Suara

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto setelah namanya ikut beredar. Fitroh menegaskan sama sekali tidak mengenal Sony Sonjaya. "Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur," ujar Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (10/6). Sementara, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Fitroh tidak mempunyai hubungan dengan Sony Sonjaya. Adapun untuk yayasan yang dikaitkan dengan program MBG, itu sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelumnya. "Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony Sonjaya," ucap Budi. "Kemudian terkait yayasannya sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar," lanjutnya.

Bima Arya Juga Bantah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga ikut membantah dugaan keterlibatannya di kasus korupsi MBG. Dia mengakui sempat berkoordinasi dengan BGN. Namun, komunikasi itu hanya terkait tugas kerja, bukan untuk kepentingan pribadi. "Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi," katanya. Bima menjelaskan berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, diatur beberapa tugas dari Kemendagri. Salah satunya adalah memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan MBG bersama pemerintah daerah dan BGN. Ia mengaku berkoordinasi dengan pimpinan BGN dan para Kepala Daerah untuk menyelesaikan persoalan lapangan. "Termasuk masalah di titik terpencil yang juga jadi tugas kemendagri. Ada juga laporan dari teman-teman Kadin terkait pelaksanaan MBG di daerah yang perlu ditindaklanjuti," katanya.

Klarifikasi Dudung

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman ikut membantah kabar yang menyebut dirinya memiliki SPPG atau dapur program MBG melalui eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dudung mengaku pernah menghubungi Dadan terkait permintaan sebuah pesantren untuk jadi penerima manfaat sekaligus pelaksana MBG. Namun ia mengklaim tidak terlibat proses selanjutnya. "Ada berita Pak Dudung katanya punya titik dapur melalui Pak Dadan. Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu mungkin enam bulan yang lalu saya kan dekat dengan pesantren," kata Dudung dalam konferensi pers di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan sejumlah pengurus pesantren meminta bantuan untuk dikenalkan kepada Dadan. Saat itu, kata Dudung, pesantren yang dimaksud telah memiliki kesiapan administratif untuk mengikuti program MBG. Menurut Dudung, pesantren tersebut memiliki jumlah santri yang besar sehingga dinilai berpotensi menjadi titik pelaksanaan program dapur MBG. "Ada pengurus-pengurus pesantren itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren untuk sebagai sasaran penerima manfaat karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000 sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya," ujarnya. Dudung mengatakan dirinya kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Dadan. Namun setelah proses perkenalan dilakukan, ia mengaku tidak lagi terlibat dalam pembahasan lanjutan. Ia bahkan meminta pihak pesantren berkoordinasi langsung dengan stafnya untuk menindaklanjuti komunikasi dengan pihak BGN.