Dua Benteng Penyelamat Prabowo dari Kutukan Sejarah Soeharto: Soliditas TNI-Polri dan Tameng Rakyat

Analisis Politik: Dua Benteng Utama Prabowo Subianto agar Tidak Bernasib seperti Soeharto

Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Fondasi kekuasaannya runtuh ketika dua pilar utamanya lepas: loyalitas militer yang mulai terfragmentasi di tingkat elite dan amarah rakyat bawah yang meledak akibat krisis ekonomi multidimensi. Ketika para pemodal besar atau oligarki kala itu ikut menyelamatkan diri dan menarik dukungannya, kejatuhan Orde Baru menjadi tak terhindarkan.

Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, bayang-bayang kepemimpinan militer kembali hadir di panggung politik nasional. Muncul pertanyaan krusial: bagaimana Prabowo dapat menavigasi pemerintahannya agar tidak terjebak dalam badai politik oligarki yang sama? Jawabannya terletak pada dua benteng utama yang harus dijaga secara konsisten sebagai rumus bertahan hidup politik.

Benteng Pertama: Menjaga Soliditas TNI-Polri Tetap Tegak Lurus

Soeharto tumbang salah satunya karena politisasi dan faksionalisme laten di dalam tubuh ABRI saat itu. Bagi Prabowo, menjaga soliditas TNI dan Polri bukan sekadar urusan stabilitas pertahanan, melainkan benteng konstitusional agar aparat keamanan tidak dapat dibeli atau diintervensi oleh para pemodal besar.

Agar aparat tetap tegak lurus pada perintah presiden dan konstitusi, pemerintahan Prabowo harus melakukan reformasi internal yang konkret. Kesejahteraan prajurit di tingkat bawah harus diprioritaskan agar mereka imun terhadap godaan finansial ilegal. Lebih dari itu, sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan strategis harus bersih dari titipan kekuatan modal. Ketika TNI-Polri solid dan steril dari intervensi oligarki, ruang bagi kekuatan modal untuk melakukan tekanan politik secara koersif akan terkunci.

Benteng Kedua: Membangun Kepercayaan Riil dan Tameng Rakyat

Benteng kedua, dan yang paling menentukan, adalah legitimasi riil dari rakyat jelata. Soeharto kehilangan benteng ini ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan kemiskinan melonjak tajam pada akhir era 1990-an. Rakyat yang lapar tidak akan sudi menjadi tameng bagi pemimpinnya.

Prabowo harus memastikan bahwa kebijakan ekonominya dirasakan secara konkret oleh masyarakat kelas bawah. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan kedaulatan pangan, serta hilirisasi yang membuka lapangan kerja lokal harus dieksekusi tanpa korupsi. Jika masyarakat kelas bawah merasakan keadilan ekonomi, di mana isi dapur mereka terjamin dan masa depan anak-anak mereka aman, mereka secara sukarela akan menjadi tameng politik terkuat bagi presiden. Ketika presiden ditekan atau diancam oleh kekuatan modal besar, rakyatlah yang akan berdiri paling depan membela legitimasi sang pemimpin.

Menyempitkan Ruang Politik Transaksional

Pertarungan melawan kekuatan oligarki bukanlah retorika di atas panggung kampanye, melainkan kalkulasi politik yang dingin. Rumus untuk selamat dari kutukan sejarah sangat jelas: ikat loyalitas militer pada konstitusi, dan ikat hati rakyat pada kesejahteraan yang nyata.

Ketika militer solid di belakang presiden sebagai panglima tertinggi, dan rakyat merasakan keadilan ekonomi di dalam rumah mereka, maka ruang gerak politik transaksional dari kekuatan modal besar dengan sendirinya akan menyempit. Prabowo tidak akan bernasib seperti Soeharto selama ia menolak mendengarkan para pemodal, dan memilih untuk terus mendengarkan jeritan rakyatnya.

Too Big To Fail: Taktik Manipulatif Prabowo Subianto dan Jokowi

Mahkamah Konstitusi menilai salah proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai anggaran pendidikan. Tapi, masih memberi kelonggaran kepada pemerintah untuk melanggar konstitusi hingga 2028. Mengapa begitu?