Dua Benteng Penyelamat Prabowo dari Kutukan Sejarah Soeharto: Soliditas TNI-Polri dan Tameng Rakyat

MK dan mungkin kita semua sudah terperangkap dalam permainan manipulatif Presiden Prabowo: program MBG terlalu besar untuk dihentikan seketika, karena memiliki konsekuensi yang sangat luas.

Presiden Prabowo sebenarnya meniru taktik Jokowi ketika meluncurkan proyek-proyek populisnya. Taktik seperti apa? Bikin proyek itu sebesar atau sekolosal mungkin, sehingga sulit dihentikan di tengah jalan. Orang akan berpikir keras untuk menghentikannya meski ada banyak kekurangan atau menjadi ajang korupsi. Orang pasti akan menimbang bagaimana dengan dana besar yang sudah dikeluarkan, apa tidak mubazir kalau tidak dihentikan?

Prabowo menerapkan itu dalam proyek MBG dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP), dua proyek berskala kolosal yang menghabiskan anggaran yang kolosal pula.

Di masa Jokowi, taktik ini sukses dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta api cepat Whoosh. Anggarannya sangat besar sehingga sulit dihentikan di tengah jalan. Taktik seperti ini juga diterapkan oleh Jokowi dalam konteks lain.

Masih ingat kata-kata Presiden Jokowi kepada Menteri Nadiem Makarim agar memperbanyak anggaran riset? "Anggarannya diperbesar.... (agar) presiden yang akan datang pasti mau tidak mau (akan) melanjutkan. Presiden yang akan datang (enggak akan berani) motong (anggaran itu). Enggak berani," kata Jokowi dalam video rekaman pidatonya di forum Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia pada 15 Januari 2024.

Intinya, buat skala yang cukup besar untuk fait accompli. Orang akan berpikir terlalu sayang untuk dihentikan atau dianggap gagal, no matter what, karena ukurannya yang besar. Too big to fail.

Taktik ini membutuhkan resep lain agar mudah diterima publik sejak awal: mengelabui masyarakat. Jokowi menjajakan IKN dan Whoosh sebagai proyek bisnis atau investasi B-to-B tanpa APBN. Warga mudah menerima proyek itu karena menganggap tidak ada risiko terhadap uang pajak mereka. Semua itu terbukti bohong.

Prabowo juga menjajakan proyek MBG dan KDMP sebagai proyek mulia yang dibiayai lewat efisiensi anggaran dan "uang yang diselamatkan dari korupsi". Sebagian publik menerima ini dengan anggapan toh itu gratis dan tidak ada tambahan beban APBN. Mereka tidak sadar telah dikelabui bahwa apa yang diklaim sebagai gratis dan kemurahan pemerintah ternyata ada harga yang harus dibayar: penyunatan anggaran pendidikan dan dana desa.

Apa pelajaran yang bisa dipetik? Pertanyakan dengan kritis sejak awal proyek-proyek yang kedengaran manis, too good to be true, dan punya skala yang kolosal. Apalagi jika proyek itu tidak dibicarakan secara menyeluruh dan melibatkan banyak stakeholder.

Proyek-proyek seperti MBG dan KDMP yang tidak didasarkan pada kajian dan rencana yang matang (malah kabarnya berasal dari wangsit) sudah seharusnya ditolak sejak awal. Kita tidak akan bisa mengoreksinya setelah berjalan.

Menata Negara dengan Logika Komando

Kecenderungan pemerintahan yang mengadopsi pendekatan komando militer untuk menyelesaikan persoalan negara yang bersifat kompleks. Penulis berpendapat bahwa logika komando memang efektif dalam situasi perang atau krisis yang menuntut kecepatan dan kepatuhan, tetapi tidak tepat diterapkan sebagai paradigma utama dalam tata kelola negara pada masa damai. Negara merupakan sistem yang kompleks, sehingga persoalan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, regulasi yang tumpang tindih, dan lemahnya kelembagaan hanya dapat diatasi melalui reformasi sistemik yang berlandaskan prinsip good governance: akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi publik.

Tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan lembaga baru, pemecahan kementerian, dan sentralisasi pengambilan keputusan mungkin memberikan kesan cepat dan tegas, tetapi berisiko menimbulkan pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, melemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, solusi yang lebih berkelanjutan bukanlah memperbanyak struktur organisasi, melainkan memperkuat institusi yang telah ada melalui reformasi birokrasi, deregulasi, dan digitalisasi tata kelola. Kesimpulannya, keberhasilan seorang pemimpin negara tidak diukur dari banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu melayani masyarakat secara berkelanjutan.

Akademisi dan praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)