Israel Tahan Imam Al-Aqsa Jelang Ramadan: Larangan Akses, Eskalasi Militer & Ketegangan di Yerusalem

Israel juga dilaporkan memulai kembali proses pendaftaran tanah di Tepi Barat. Langkah ini memungkinkan pencatatan tanah sebagai "milik negara" untuk pertama kali sejak 1967.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam kebijakan ini. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut mempercepat pengambilalihan wilayah Palestina dan merusak prospek perdamaian.

Raja Abdullah II dari Yordania juga menyuarakan peringatan serupa. Ia menyatakan bahwa langkah Israel membatasi akses jelang Ramadan dan memperluas kendali tanah berpotensi memicu ketegangan regional yang lebih luas.

Kesiapan Militer Israel dan Dampak terhadap Pekerja

Menyambut Ramadan 2026, Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letjen Eyal Zamir, menyatakan tahun ini sebagai "tahun keputusan". Israel menyiapkan operasi multi-arena yang mencakup Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Iran.

Sementara itu, sekitar 140.000 pekerja Palestina dilarang masuk Israel sejak perang di Gaza. Pembatasan ini dikhawatirkan oleh pejabat keamanan Israel justru dapat meningkatkan ketidakstabilan.

Seruan untuk Tindakan Internasional

Pemimpin Palestina menyerukan tindakan tegas dari dunia internasional. Mereka mendesak agar hak beribadah dihormati dan status hukum situs suci Al-Aqsa dijaga. Situasi terkini menjadi ujian bagi stabilitas kawasan dan mendesak kebutuhan diplomasi intensif untuk mencegah eskalasi lebih jauh.

Dengan Ramadan di depan mata, kombinasi penahanan tokoh agama, pembatasan ibadah, operasi militer, dan pengendalian tanah berpotensi memicu gelombang ketegangan baru di jantung konflik Israel-Palestina.