Iran Usulkan Pembentukan NATO Islam, Ajak Pakistan yang Punya Senjata Nuklir

Iran dilaporkan telah mengajukan proposal ambisius untuk membentuk aliansi keamanan kawasan yang terdiri dari negara-negara Muslim, termasuk Pakistan yang diketahui memiliki senjata nuklir. Langkah strategis ini diambil dengan argumen bahwa perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah harus dijamin oleh negara-negara di kawasan itu sendiri, bukan bergantung pada kekuatan eksternal.

Proposal Kerja Sama Pertahanan Negara Islam

Menurut laporan media Iran yang dikutip Pakobserver, Penjabat sementara Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Reza, mengusulkan kerangka kerja sama pertahanan yang melibatkan Iran, Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Islam lainnya. Mekanisme ini dirancang menyerupai konsep perjanjian keamanan kolektif yang bertujuan memperkuat kerja sama kawasan dan mengurangi ketergantungan pada militer asing.

Proposal tersebut telah didiskusikan dengan Menteri Pertahanan Turkiye, Yasar Guler, pada Ahad (2/8/2026). Menhan Iran menegaskan bahwa konflik di kawasan belakangan ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antarnegara tetangga untuk menjaga keamanan dan mempertahankan stabilitas jangka panjang.

Kritik terhadap Kehadiran Kekuatan Asing

Dalam pernyataannya, Ibn Reza menegaskan bahwa kehadiran kekuatan asing di Timur Tengah justru berkontribusi pada instabilitas. Ia meyakini bahwa sistem keamanan regional yang terkoordinasi akan mampu melindungi kawasan dari intervensi eksternal dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan.

Ibn Reza juga merujuk pada nota kesepahaman gencatan senjata yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, kesepakatan tersebut tercapai atas permintaan negara-negara sahabat di kawasan untuk membantu memulihkan stabilitas. Meski demikian, Iran tetap waspada mengingat pengalaman masa lampau dengan Amerika Serikat.

Sikap Tegas terhadap Agresi Israel

Mengomentari ketegangan kawasan yang terus berlangsung, Ibn Reza mengutuk aksi militer Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran. Ia menuduh Washington mendukung pendekatan yang lebih agresif dari Israel. Ia juga memperingatkan bahwa upaya AS untuk membuka front baru melawan Hizbullah dapat memicu krisis keamanan yang lebih luas di Timur Tengah.

Lebih lanjut, ia menggambarkan usulan zona keamanan yang disodorkan Israel untuk wilayah Suriah dan Lebanon berpotensi menjadi sumber instabilitas baru di kawasan.

Seruan Qatar untuk Koordinasi Negara Teluk

Di tengah meningkatnya ketegangan, Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara Teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan ini disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pembicaraan terpisah dengan pejabat dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain pada Senin (3/8/2026).

Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan bahwa pembicaraan tersebut membahas perkembangan situasi regional, khususnya upaya diplomatik dan koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Pembicaraan juga mencakup langkah-langkah memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan, selain kerja sama bilateral.

Al Thani menekankan pentingnya seluruh pihak tetap berpegang pada jalur dialog dan diplomasi. Ia juga meminta seluruh pihak melaksanakan ketentuan dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran, termasuk menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai.