Purbaya Bocorkan Operasi Rahasia! Akan Ada Penangkapan Mafia Besar-Besaran, Termasuk Sosok Berkuasa

Tak hanya penyelundupan, pelaku praktik under invoicing juga ikut ditertibkan dalam penangkapan yang akan datang.

Praktik under invoicing merupakan bentuk pemalsuan data yang dilakukan dengan mencantumkan nilai faktur yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk suatu barang atau jasa. 

Praktik ini sering kali dilakukan oleh importir untuk menghindari kewajiban pajak dan bea masuk yang seharusnya dibayarkan kepada negara. 

Menkeu Purbaya memastikan penegakan hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk bagi pelaku yang dilindungi orang berpengaruh sekalipun.

Hal itu diungkapkan Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

“Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya enggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya pasti ada yang paling tinggi kan ya, Presiden paling tinggi di sini. Pasti beres,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com yang melansir YouTube Kompas TV, Selasa (21/10/2025).

Purbaya menjelaskan praktik penyelundupan ini marak di sektor tekstil, rokok hingga baja.

“Rokok, saya akan beresin. Jadi (dari) rokok, abis itu tekstil, habis itu baja, habis itu yang lain. Satu per satu saya akan kejar,” tegas Purbaya.

Menurut Purbaya, pemberantasan penyelundupan menjadi kunci untuk memperkuat rasio pajak dan menata kembali struktur industri.

Yang perlu menjadi catatan, kata Purbaya, praktik ini tidak selalu melibatkan pegawai Bea dan Cukai. 

Praktik ini ternyata juga sering mendapat perlindungan dari kalangan berkuasa.

“Saya panggil orang Bea Cukainya, ‘lo enggak benar’. (dia mengatakan) ‘Bukan begitu Pak, di belakangnya ada bekingan gede, kami enggak bisa apa-apa’,” kata Purbaya menerangkan jawaban orang Bea Cukai.

Purbaya menegaskan agar para pegawai Bea Cukai tidak perlu takut.

Terlebih saat ini Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk melakukan perbaikan.

“Ya sudah sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang tiga. Kecuali bintang empatnya yang nyuruh. Kalau bintang empat kita lapor presiden,” ujar Purbaya.

Langkah tegas itu, katanya, bukan semata penindakan, melainkan bagian dari strategi memperbaiki tata ekonomi agar pertumbuhan berjalan sehat.

"Dengan strategi seperti itu, saya yakin pelan-pelan ekonomi akan tumbuh lebih cepat."

"Tapi enggak langsung besok 8 persen ya. Tahun depan mungkin bisa mendekati 6 persen atau lebih. Tahun depannya lebih cepat lagi,” tutur Purbaya.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya menyebut akan menindak tegas terkait penyelewangan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta para wajib pajak yang terlibat.

Purbaya juga mengatakan telah mengantongi nama-nama pelaku yang "bermain" dalam pratik penyelundupan dan under invoicing ini.

Ia menyebut tengah memburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

"Yang (melakukan) under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak apa, tekstil, baja apa segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya."

"Kan tinggal kita pilih aja siapa yang mau kita proses," ujar Purbaya.

Dengan dukungan sistem baru dan pengawasan yang lebih ketat, Purbaya berharap kinerja penerimaan pajak pada akhir tahun dapat terkonsolidasi dengan baik dan menekan potensi shortfall terhadap target APBN 2025.

Meski demikian, Purbaya mengatakan masih menghitung jumlah kerugian negara dalam peristiwa ini.

"Belum tahu, masih kita hitung," ungkap Purbaya.

Di sisi lain, Purbaya mengeluhkan dirinya tidak dapat memantau secara detail terkait barang yang masuk dan keluar dari Indonesia karena data Lembaga National Single Window (LNSW).

Sebab, data yang disuguhkan belum lengkap.

LNSW adalah unit organisasi Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, dan dokumen logistik nasional secara elektronik.

"Saya pikir udah kayak di film-film itu. Saya lihat ujung, langsung ke ujung, langsung saya bandingin ketahuan semuanya."

"Ternyata belum terlalu lengkap (datanya) di ujung sini sama ujung sana. Real-nya belum di-link ke LNSW," kata Purbaya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Padahal, menurut Purbaya, seharusnya LNSW berperan layaknya intelijen teknologi informasi di Kementerian Keuangan.

Ia ingin LNSW mampu mendeteksi barang yang masuk maupun keluar dari Indonesia.

"Menurut saya LNSW itu adalah semacam IT intelijen saya. Saya tahu barang masuk apa, barang keluar apa, saya bisa bandingin melihatnya di mana di satu tempat itu. Sekarang belum sampai sana," ujar Purbaya.

Pihaknya masih menunggu perbaikan sistem di LNSW agar lebih terintegrasi.

"Ke depan saya akan coba perbaiki. Nanti saya akan lihat dan mengembangkan gimana memperbaikinya. Ada sih, kan sistemnya tinggal dimasukin saja, tinggal diintegrasikan saja. Ada bea cukai, ada yang lain, nanti kami integrasikan ke LNSW."

"Yang jelas saya akan monitor itu sistem IT, impor ekspor, sehingga kebocoran under invoicing yang disebutkan presiden kemarin di beberapa rapat Itu bisa kami address dengan cepat," jelas Purbaya.