Modus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, dari Markup Pembelian Lahan hingga Tanah Negara Dibeli Negara

MULTAQOMEDIA.COM - - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah modus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Modus-modus tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pembebasan lahan, termasuk praktik mark up harga yang diduga merugikan keuangan negara.

“Misalnya, harga wajar lahan seharusnya Rp 10, tapi kemudian dinaikkan menjadi Rp 100. Itu jelas tidak wajar dan menimbulkan kerugian negara. Seharusnya negara membeli di harga Rp 10, tapi malah harus membayar Rp 100. Ini yang sedang kami dalami di proses pengadaan lahan,” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11).

Selain mark up harga, Asep mengungkap adanya modus lain berupa penjualan tanah negara ke pihak Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Dalam modus ini, sejumlah oknum diduga mengklaim tanah milik negara sebagai tanah pribadi, kemudian menjualnya kembali ke negara untuk kepentingan proyek kereta cepat tersebut.

“Ada oknum-oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara sendiri. Jadi kami bukan mempermasalahkan proyek Whoosh-nya, tapi fokus pada laporan yang menunjukkan adanya barang milik negara yang dijual kembali kepada negara,” tegas Asep.

Asep memastikan, penyelidikan yang dilakukan KPK tidak akan mengganggu kegiatan operasional maupun pelayanan kereta cepat Whoosh. KPK hanya berfokus pada penelusuran dugaan praktik korupsi, khususnya dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan.

“Kami tidak mengganggu operasional Whoosh. Namun jika benar ada pihak yang membuat negara membayar lebih mahal dari seharusnya, maka uang itu harus dikembalikan agar negara tidak dirugikan akibat praktik semacam ini,” tuturnya.